Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat memaklumi sikap Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo dikelola secara ugal-ugalan.
Menurut Djarot, wajar jika Prabowo mengatakan hal tersebut. Pasalnya, mantan Pankostrad ini tak pernah memiliki pengalaman di pemerintahan.
Baca: Djarot Yakin Ahok Pasti Dukung Jokowi
"Ya maklum karena Pak Prabowo kan belum pernah punya pengalaman di pemerintahan, jadi dimaklumi karena beliau belum pernah memimpin di pemerintahan," ujar Djarot di Media Center Jokowi-Ma'ruf Amin, Jalan Cemara no 19, Menteng, Jakarta, Selasa (16/10).
Dia mengatakan selama ini Prabowo hanya memiliki pengalaman di bidang mileter saja dan tak pernah menduduki jabatan apa pun di pemerintahan baik itu wali kota maupun gubernur. Sehingga wajar jika dia tidak memahami dinamika yang ada.
"Beliau kan pernah di militer doang, tapi belum pernah memimpin di wali kota, misalnya, gubernur, kan belum pernah sama sekali. Sehingga kalau belum memahami dinamika yang ada di birokrasi ya harap maklum," ucap Djarot.
Sebelumnya, melalui akun facebook miliknya, Prabowo mengkritik pemerintahan Jokowi-JK yang mengelola negara secara ugal-ugalan.
Berikut kutipan lengkap tulisan Prabowo dari akun Facebook-nya.
Di era reformasi, kita percaya demokrasi bisa menjadi sarana untuk mengembalikan kejayaan Indonesia. Masa transisi kita lalui di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Sukarno Putri. Sementara perubahan-perubahan mulai kita rasakan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan-perubahan itu sebagian kita rasakan dengan cepat, sebagian lainnya terus tumbuh dan berproses.
Baca: Djarot Apresiasi PP Soal Penghargaan untuk Pelapor Korupsi
Para pendahulu kita mampu meninggalkan jejak perubahan untuk Indonesia karena mereka membawa karakter kepemimpinan yang sama yaitu: kepemimpinan yang kuat, kepastian hukum dan harmonisnya hubungan antar lembaga negara. Sesuatu hal yang langka kita temukan sekarang.
Empat tahun terakhir kita melihat bagaimana sebuah keputusan bisa dengan mudah direvisi atau dibatalkan tanpa memikirkan dampak hingga rakyat bawah. Hukum menjadi alat tawar menawar politik tanpa pernah mempedulikan rasa keadilan. Dan kita terus menyaksikan bagaimana riuhnya kabinet kerja, akibat saling tuding antar kementerian dan lembaga negara. Perlahan-lahan mimpi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia luntur oleh cara ugal-ugalan dalam mengelola negara.
Sekarang, saudara sekalian-sekalian, kenapa terdengar nada-nada sumbang yang ketakutan terhadap gagasan untuk mengembalikan kejayaan Indonesia. Kenapa bergema nada-nada khawatir dari keinginan untuk mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya, menjadikan Indonesia untuk orang Indonesia.
