Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengaku PDI Perjuangan belum membicarakan masalah jatah menteri baik di internal maupun kepada presiden terpilih, Joko Widodo.
Meski PDI Perjuangan menjadi partai pemenang dengan jumlah kursi terbesar di DPR RI, namun pihaknya masih menghormati konstitusi.
Baca: NU Minta Jatah Menteri, PDI Perjuangan: Jangan "Double"
"Kalau itu merupakan kewenangan presiden kita serahkan pada presiden. Dan sebagai partai terbesar kami juga harus memberikan tuntunan, memberikan teladan ya, tidak klaim-klaim seperti itu," ungkap Hendrawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).
Menurut Hendrawan, partainya belum mau menggembar-gemborkan masalah jumlah menteri yang akan diperoleh dalam kabinet mendatang. PDI Perjuangan, kata dia, masih memegang asas kepatutan, bukan mencari sensasi di media massa.
"Tidak (gembar-gemborkan, red). Itu ada asas kepatutan, you liat saja kalau yang lain kursinya sepertiga kita terus minta 10 (kursi menteri), terus kita minta berapa," kata Hendrawan.
Sebelumnya, sejumlah partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019, mengaku sudah meminta jatah menteri kepada Jokowi.
Setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini Partai NasDem ikut-ikutan meminta jatah menteri ke Presiden terpilih Jokowi. NasDem meminta 11 kursi menteri, 1 kursi lebih banyak dari PKB yang menginginkan 10 kursi.
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengatakan alasan partainya meminta 11 kursi menteri lantaran perolehan kursi yang lebih besar dari PKB di DPR.
Baca: Jokowi Beri Isyarat, Calon Menteri dari Generasi Milenial
"Suara NasDem kan lebih besar daripada PKB di DPR, berdasarkan kursi, maka sepantasnya NasDem mengusulkan 11," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Sedangkan PKB berharap bisa mendapatkan jatah 10 kursi menteri dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. "Semoga dari PKB yang masuk ke DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB," ungkap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sabtu (18/5).
