Jakarta, Gesuri.id - Menteri dalam negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan anggaran biaya Pilkada tahun 2020 cukup dan tercukupi.
"Mengenai anggaran sudah kita koordinasikan di 270 daerah, intinya cukup tercukupi walaupun masih ada yang belum tandatangani NPHD," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (23/9).
Baca: Mundur dari Gerindra, Yuni Maju Via PDI Perjuangan
Secara prinsip anggaran tersebut kata dia sudah dipersiapkan oleh daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak, semuanya sudah masuk dalam revisi APBD 2020.
"Belum tandatangani tinggal masalah harga dan kompromi saja, tinggal ada sejumlah daerah yang jumlah anggarannya sedang dibicarakan dengan KPU," ungkap dia.
Kemendagri, kata dia terus berkomunikasi dengan kepala daerah yang belum menemui titik temu dengan KPU daerah soal jumlah anggaran yang harus disiapkan untuk Pilkada 2020.
"Tiap hari kita telepon kepala daerah agar naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bisa selesai tepat waktu, dan teman-teman KPU di daerah tidak merasa kesulitan, tidak merasa terganggu," ucapnya.
Baca: Rocky Worwor Komitmen Terus Kawal Aspirasi Rakyat
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman mengingatkan Pemilihan kepala daerah 2020 jangan sampai terganggu jika terjadi keterlambatan penandatanganan NPHD untuk anggaran Pilkada.
"Tahapan pemilu kepala daerahnya tidak boleh terganggu atau terhalangi kalau tanggal 1 Oktober itu belum bisa ditandatangani," kata Arief Budiman.
