Jakarta, Gesuri.id - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menyebut ada 30 orang dari kelompok teroris yang akan masuk dalam aksi massa saat sidang putusan gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6) besok.
"Ada kelompok teroris yang sudah menyiapkan diri ada 30 orang ya, sudsh masuk ke Jakarta," ungkap Moeldoko usai menghadiri acara di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).
Baca: Aksi Massa di MK Terindikasi Disusupi Jaringan Teroris
Moeldoko mengatakan, kelompok teroris ini sengaja bergerak karena ingin mengganggu rekonsiliasi yang tengah berlangsung saat ini.
Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu meminta agar mereka yang ingin turun ke jalan mendengarkan imbauan calon presiden (capres) Prabowo Subianto. Dia melanjutkan, Ketua Umum Gerindra itu selalu mengimbau agar melakukan tindakan konstitusional.
"Jangan turun ke lapangan. Tetapi kami melihat ada kelompok yang tak menginginkan itu, kami ikutin nggak apa-apa," katanya.
Meski demikian, Moeldoko enggan mengungkapkan identitas kelompok tersebut. Dia mengatakan, kelompok yang dimaksud juga telah memiliki jaringan terorisme. Pemerintah, dia melanjutkan, telah mengetahui dan memetakan hal tersebut.
Disaat yang bersamaan, dia meminta masyarakat untuk tidak khawatir akan hal tersebut. Dia memastikan kemampuan pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal uang tidak diinginkan. Aparat, dia mengatakan, akan melakukan tindakan tegas jika terjadi kerusuhan dalam aksi massa nanti.
"Tapi sepanjang demo biasa ya nggak lah, kami akan perlakukan dengan baik," kata Moeldoko lagi.
Untuk diketahui, sidang putusan hasil gugatan sengketa Pilpres 2019 akan diumumkan oleh MK pada hari Kamis (27/6) besok. Hal tersebut juga sudah diteruskan kepada pemohon yaitu tim hukum Prabowo-Sandiaga, pihak termohon yaitu KPU, pihak terkait yaitu tim hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, dan Bawaslu.
Meski dilarang, sejumlah massa tetap berkumpul di sekitaran Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya aksi massa akan terus digelar hingga esok hari.
Baca: Temuan Polri, Pendukung Prabowo Hendak Tekan MK
Untuk pengamanan, sejumlah personel kepolisian melakukan penjagaan di sekitar MK maupun Jalan Medan Merdeka Barat.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019.
"Saya juga sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Tito di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).
