Blora, Gesuri.id - PDI Perjuangan Blora memiliki kebijakan internal partai untuk menentukan calon DPRD terpilih.
Sehingga tak serta merta mengacu suara terbanyak. Melainkan tergantung rekomendasi partai.
Ketua DPC PDI Perjuangan Blora HM Dasum menyebut kebijakan internal itu akan diterapkan lantaran sudah menjadi aturan partai. PDI Perjuangan sendiri akan menerapkan sistem zonasi.
Yakni perolehan suara terbanyak caleg yang direkomendasikan untuk menjadi DPRD terpilih dihitung berdasarkan suara yang didapatkan di wilayah binaan yang telah dibagi dan disepakati.
"Nanti akan diterapkan. Karena itu aturan partai," terangnya, Rabu (13/3/2024).
Untuk merealisasikan hal tersebut, PDI Perjuangan akan mengirimkan surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Blora. Saat ini hal tersebut masih dalam berproses.
"Ini kami masih komunikasi. Suratnya akan segera kami kirim," tuturnya.
Ketua KPU Blora Widi Nurintan Ari Kurnianto menjelaskan penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten berdasarkan skema yang sudah tertuang di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
"Kami menggunakan acuan regulasi PKPU untuk penetapan calon terpilih," tambahnya.
Namun pihaknya sendiri tetap menunggu kepastian adanya kabar beredar jika ada parpol yang menerapkan kebijakan internal untuk penentuan calon DPRD terpilih.
Sebab sejauh ini belum ada surat tertulis resmi dari parpol terkait hal itu.
"Bila parpol menerapkan hal itu dan punya mekanisme tersendiri, misal mereka mengajukan calon yang hendak dilantik juga harus berdasarkan pertimbangan sesuai PKPU.
Seperti meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindak pidana, tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPRD kabupaten/kota," ujarnya.
https://radarkudus.jawapos.com/blora/694435119/pdip-blora-bicara-soal-calon-dprd-terpilih-suara-terbanyak-tak-jaminan-lolos-ke-dewan-begini-penjelasannya
