Pesawaran, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Pesawaran Aria Guna menyampaikan sejumlah sikap politik partainya usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan yang digelar di Jakarta beberapa hari lalu.
Ia menegaskan bahwa Rakornas tidak hanya membahas dinamika politik nasional, tetapi juga menaruh perhatian besar pada isu kemanusiaan dan lingkungan hidup.
“Rakornas kemarin fokus pada konsolidasi internal partai, sekaligus penguatan peran PDI Perjuangan dalam isu kemanusiaan dan lingkungan hidup,” kata Aria Guna, Rabu (14/1/2026).
Terkait perkembangan politik nasional, Aria Guna menegaskan bahwa PDI Perjuangan memosisikan diri sebagai partai penyeimbang dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, bukan sebagai partai oposisi. Menurutnya, peran penyeimbang menjadi penting agar jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor kepentingan rakyat.
“Tidak ada istilah partai oposisi atau koalisi. PDI Perjuangan adalah partai penyeimbang. Kami mendukung program pemerintah yang berpihak pada rakyat, dan memberikan kritik serta masukan terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat,” ujarnya.
Aria juga menanggapi wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang kembali mengemuka, yakni pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan secara konsisten menolak wacana tersebut dan tetap mendukung pilkada langsung sebagai perwujudan hak konstitusional rakyat.
“Pilkada langsung adalah satu-satunya ruang rakyat menentukan pemimpinnya sendiri. Jangan sampai hak konstitusi rakyat dirampas dengan alasan efisiensi atau penghematan biaya politik,” tegasnya.
Menurut Aria, skema pilkada melalui DPRD berpotensi melahirkan sistem yang lebih sentralistik dan cenderung menguntungkan elite politik, sementara aspirasi masyarakat di daerah justru terpinggirkan.
“Kalau kewenangan itu ditarik ke atas, itu cenderung mengabaikan pengetahuan dan kehendak masyarakat. Dari perspektif PDIP, skema seperti itu tidak demokratis,” jelasnya.
Ia menambahkan, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pilkada merupakan bagian dari hak konstitusional masyarakat, baik melalui mekanisme langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, semangat demokrasi dan kedaulatan rakyat harus tetap dijaga dalam setiap kebijakan politik yang diambil.
Dalam Rakornas tersebut, Aria Guna juga terlibat dalam Komisi Hukum dan HAM yang membahas berbagai isu perlindungan hukum bagi masyarakat marginal, termasuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.
“PDI Perjuangan meneguhkan komitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, membantu persoalan-persoalan hukum dan kemanusiaan,” ujarnya.
Meski dinamika politik nasional tengah menghangat, Aria menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak ingin terjebak semata pada agenda politik. Menurutnya, di tengah situasi bencana yang masih terjadi di berbagai daerah, fokus utama partai adalah memastikan kehadiran nyata bersama rakyat.
“Tiga pilar partai eksekutif, legislatif, dan struktur diminta untuk solid dan bergerak bersama rakyat. Menangis dan tertawa bersama rakyat. Saat ini fokus utama adalah membantu penanganan bencana dan mendukung pemerintah semampu yang bisa kami lakukan,” pungkasnya.
