Seruyan, Gesuri.id – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Seruyan dari Fraksi PDI Perjuangan Subani menegaskan penolakan terhadap wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD.
Menurutnya, gagasan tersebut bukan sekadar perubahan teknis, melainkan kemunduran serius yang berpotensi menggerus kedaulatan rakyat dan semangat reformasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
“Pilkada langsung adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Jika dikembalikan ke DPRD, itu sama saja dengan memundurkan demokrasi dan mencederai hak konstitusional masyarakat,” kata Subani, Minggu (11/1/2026).
Subani menegaskan, sikap PDI Perjuangan yang menolak Pilkada dipilih melalui DPRD merupakan keputusan ideologis yang berpihak pada rakyat dan sejalan dengan prinsip demokrasi substantif.
Ia menyatakan tegak lurus mengikuti arahan DPP PDI Perjuangan yang secara konsisten menolak wacana tersebut, karena hak memilih dan dipilih adalah roh utama demokrasi yang tidak boleh dinegosiasikan.
“Pilkada langsung masih menjadi sistem terbaik. Demokrasi hidup karena rakyat diberi ruang menentukan pemimpinnya sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Subani menilai Pilkada melalui DPRD membuka kembali ruang politik elitis dan transaksi kekuasaan yang rawan menyimpang dari kepentingan publik.
Menurutnya, demokrasi seharusnya memperluas partisipasi rakyat, bukan mempersempitnya melalui mekanisme yang menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.
“Atas dasar itu, PDI Perjuangan memilih berdiri bersama rakyat dan menolak segala bentuk pelemahan demokrasi,” tegasnya.
Subani juga menekankan kepala daerah hasil pilihan langsung rakyat memiliki legitimasi dan keberanian politik yang lebih kuat untuk membela kepentingan publik.
“Ketika hak memilih rakyat dicabut, di situlah demokrasi kehilangan jiwanya. Karena itu, kami menolak Pilkada melalui DPRD,” pungkasnya.
