Ikuti Kami

TB Hasanuddin Minta Pemerintah Tunda Pilkada 2020

Bukan hal tepat jika pemerintah memaksakan diri di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih menunjukkan tren naik.

TB Hasanuddin Minta Pemerintah Tunda Pilkada 2020
Anggota DPR RI, TB Hasanuddin.

Bandung, Gesuri.id - Anggota DPR RI, TB Hasanuddin meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, sampai angka pasien positif COVID-19 berangsur menurun.

Menurutnya, bukan hal tepat jika pemerintah memaksakan diri di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih menunjukkan tren naik.

“Sebaiknya, pilkada diundur sampai adanya vaksin COVID-19. Mungkin, April 2021 itu (Pilkada) bisa digelar,” kata TB Hasanuddin.

Baca: Cegah Corona, Ganjar Usulkan Hal Ini Saat Pilkada 2020

Beberapa pekan terakhir, lanjut dia, dirinya berkeliling di daerah pemilihannya, Subang, Majalengka dan Sumedang untuk melihat langsung kondisi masyarakat.

Berdasarkan pantauannya di lapangan, pandemi COVID-19 masih berkembang di delapan kota/kabupaten di Jawa Barat, bahkan masih perlu mendapat perhatian serius.

“Harus diakui, disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan masih sangat rendah. Suka tidak suka atau mau tidak mau (informasi di lapangan seperti itu). Kita takutkan, penularan virus semakin meluas,” tambahnya.

Selain itu, sambung dia, sanksi dari pemerintah pusat/daerah untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat untuk menurunkan tren penyebaran COVID-19 masih sangat ringan.

Di beberapa daerah bahkan hanya sebatas denda sebesar Rp 100 ribu dan ditanggapi dengan dingin oleh masyarakat.

“Mengingat belum ditemukannya obat anti virus, layanan kesehatan untuk para penderita pun kurang optimal. Kesembuhan seseorang sangat tergantung pada daya tahan masing-masing saja,” papar TB Hasanuddin.

Baca: Fokus Pencegahan Corona, Hentikan Dulu Bicara Pilkada

Lebih lanjut, TB Hasanuddin juga menghawatirkan dari PKPU yang masih memberikan izin kampanye terbuka dengan mengerahkan massa.

Selain itu, kegiatan pengumpulan massa seperti bazar, kegiatan agama, acara seni budaya dan lain lain juga masih diizinkan.

“Semuanya ini tidak mustahil, pilkada kali ini akan menimbulkan klaster-klaster baru berkembangnya COVID-19. Kalau memang dipaksakan Pilkada digelar Desember 2020, tentunya perlu anggaran ekstra untuk pengadaan puluhan juta masker, hand sanitizer dan APD lain. Nah, anggarannya ekstra ini dari mana?” tandasnya.

Quote