Jakarta, Gesuri.id - Tudingan Politisi PKS Hidayat Nurwahid yang menyebut PDI Perjuangan pernah menolak UU Desa dibantah salah satu inisiator Rancangan Undang-Undang Desa dari Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Budiman Sudjatmiko.
“Lho, UU Desa kan gagasan yang saya persiapkan untuk Pileg 2009 di Kabupaten Banyumas. Sejak masuk DPR, saya kawal serius di DPR hingga disetujui di ujung Pemerintah pak SBY tahun 2014,” kata Budiman Sujatmiko kepada Gesuri.id.
Draft RUU Desa, lanjut Budiman, disiapkan bersama para kades pendukungnya, dan menjadi inisiatif DPR, tetapi karena dalam periode DPR sebelumnya (2004-2009) gagal, maka diserahkan menjadi inisiatif Pemerintah.
Ternyata draft RUU versi Pemerintah jauh berbeda dari draft awal sehingga pengusung-pengusung utamanya seperti Budiman Sudjatmiko harus mengawal ketat di Pansus RUU Desa dengan mengakomodasi masukan masyarakat sehingga tidak kehilangan roh “pemberdayaan desa” sebagaimana di draft awal. Komitmen politik Fraksi PDI Perjuangan dan Budiman terhadap UU Desa memaksa mereka melakukan advokasi di luar parlemen misalnya responsif dan akomodatif terhadap tuntutan ribuan kades yang beberapa kali melakukan demo ke DPR dan istana.
Pimpinan Pansus saat itu adalah Budiman Sudjatmiko (PDI Perjuangan), Ahmad Muqowam (PPP), Ibnu Munzir (Golkar), Umam Wiranu (Demokrat). “Tidak ada pimpinan Pansus dari PKS atau Gerindra, jadi bagaimana Pak Hidayat Nur Wahid mengatakan PDI Perjuangan menolak UU Desa dan UU Pemerintahan Desa yang dibahas dalam satu paket,” kata Arif Wibowo.
“Jejak konsisten PDI Perjuangan bisa dilacak saat pembahasan RUU dan eksekusinya melalui putusan politik Presiden Jokowi yang terus-menerus menaikkan anggaran untuk Dana Desa,” kata Arif Wibowo melanjutkan.
Dukungan PDI Perjuangan dilakukan juga dengan sikap kritis ketika mengungkapkan kekecewaan kepada Presiden Sby yang hanya mengalokasikan 9T di APBN 2014 yang menurut PDI Perjuangan terlalu kecil.
“Alhamdulillah, Presiden Jokowi menambah alokasi anggaran di RAPBN-P 2014 menjadi 21 T. Ini cerminan bagaimana Jokowi dan PDIP melaksanakan amanah UU Desa secara serius,” sambung Arif Wibowo.
PDI Perjuangan gembira jika saat ini dampak Dana Desa mensejahterakan rakyat pedesaan karena mampu menggerakkan perekonomian desa secara signifikan. Meski demikian, PDI Perjuangan menyadari bahwa ini kerja bersama antara Presiden dengan DPR sehingga tidak mengambil kredit secara eksklusif. Tetapi, jika ada pihak yang mendelegitimasi peran dan bahkan melakukan penyesatan informasi tentang kontribusi PDIP tentu harus diluruskan karena itu bagian dari kebohongan dan fitnah yang merusak demokrasi.
PDIP mengajak semua partai untuk jujur dan tidak melakukan pembodohan dan penyesatan hanya karena ingin menang pileg atau Pilpres.
“Di PDI Perjuangan para kader diingatkan untuk menginternalisasi semboyan Satyam Eva Jayate, kebenaran yang berjaya, itu ajaran untuk bertindak jujur dan ksatriya agar demokrasi bermartabat,” Budiman menegaskan.
