Ciputat, Gesuri.id – Aktivis 98 Ray Rangkuti mengungkapkan, pembangunan di era Orde Baru bersifat semu. Kata dia, Presiden Soeharto tidak layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional karena warisan luka sosial dan politik yang masih membekas hingga kini.
Hal itu disampaikan Ray dalam diskusi publik “Tolak Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto” yang digagas Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) di Ciputat, Sabtu (8/11).
Dalam forum tersebut, Ray menyebut bahwa sejarah Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari kekerasan negara, pelanggaran HAM, pembungkaman pers, dan korupsi yang merajalela.
“Bagaimana mungkin seseorang yang membungkam kebebasan berbicara dan menculik aktivis bisa disebut pahlawan?” tegas salah satu aktivis peserta forum.
Mereka menyoroti bahwa keberhasilan ekonomi pada masa Soeharto dibangun di atas eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan rakyat di daerah.
“Daerah penghasil eksplorasi tambang terbesar dibayar dengan kemiskinan di Papua, NTB, Sultra, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan,” ujar Ray.
“Stabilitas ekonomi bukanlah hasil kerja keras bangsa yang merata, melainkan hasil dari eksploitasi besar yang meninggalkan ketimpangan dan penderitaan,” katanya.
Menurut Ray, Soeharto bukan pahlawan kemanusiaan, melainkan simbol rezim yang menekan daya kritis rakyat. “Kalau pahlawan adalah mereka yang membebaskan manusia dari penindasan, maka Soeharto justru melakukan sebaliknya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa reformasi 1998 adalah momentum kebangkitan moral bangsa. “Gerakan mahasiswa waktu itu bukan sekadar menggulingkan kekuasaan, tapi menuntut keadilan dan kemanusiaan. Itu yang harus kita jaga,” tegasnya.
Aktivis 98 menilai, pemberian gelar kepada Soeharto akan menghapus makna perjuangan mereka dan menertawakan pengorbanan ribuan mahasiswa yang turun ke jalan.
Mereka menyerukan agar pemerintah lebih menghormati sejarah reformasi dan mendengarkan suara rakyat, bukan kepentingan politik yang berusaha memutihkan dosa masa lalu.
