Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, menantang Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Barat untuk keluar dari zona nyaman dan mengambil peran lebih strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, KAHMI tidak cukup hanya menjadi kekuatan moral, tetapi harus mampu menjadi mesin pencetak sumber daya manusia (SDM) unggul, pusat riset, sekaligus penggerak inovasi.
“Inilah ironi kita. Basis industrinya luar biasa besar, tapi IPM Jawa Barat 2025 baru di angka 75,90. Tingkat kemiskinan per September 2025 masih 6,78 persen atau sekitar 3,55 juta jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan. Gini Ratio 0,397 menunjukkan ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah,” kata Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) ini.
Tantangan tersebut disampaikan Prof. Rokhmin dalam Seminar Nasional Musyawarah Wilayah VII KAHMI Jawa Barat bertema “Transformasi Keumatan Menuju Jawa Barat Istimewa” di Grand Asrilia Hotel Convention, Bandung, Sabtu (8/8). Di hadapan ratusan alumni HMI dari 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat, Anggota Komisi IV DPR RI 2024–2029 itu mengusung gagasan besar redesign mindset menuju insan cita melalui SDM unggul, meritokrasi, inovasi, dan kolaborasi pentahelix.
Prof. Rokhmin yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 memaparkan paradoks pembangunan Jawa Barat dengan sejumlah data. Di satu sisi, Jawa Barat merupakan salah satu raksasa ekonomi nasional. Pada 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat tercatat mencapai sekitar Rp3,04 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 5,32 persen.
Tulang punggung perekonomian Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan yang menyumbang 40,41 persen terhadap PDRB. Menurut Prof. Rokhmin, kondisi tersebut merupakan modal ekonomi yang sangat besar dan tidak dimiliki semua provinsi.
Namun, besarnya kekuatan ekonomi tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan serta capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat.
Paradoks pembangunan juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan. Data yang dipaparkannya menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat per Februari 2026 mencapai 6,64 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 4,68 persen.
Lebih lanjut, sebanyak 55,80 persen pekerja di Jawa Barat masih berada di sektor informal, sedangkan pekerja di sektor formal hanya mencapai 44,20 persen.
“Artinya, besarnya industri belum diikuti dengan penyediaan talenta yang link and match, penguatan inovasi, dan penciptaan pekerjaan berkualitas. Kita punya pabriknya, tapi SDM-nya belum siap,” ujarnya.
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perikanan dan Kelautan 2025–2030 tersebut, transformasi SDM Jawa Barat saat ini menghadapi sejumlah tantangan besar. Di antaranya kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, tingginya informalitas, rendahnya budaya inovasi dan produktivitas, hingga ancaman disrupsi kecerdasan buatan (AI) dan otomasi yang berpotensi menghilangkan jutaan lapangan kerja konvensional.
Karena itu, Prof. Rokhmin menekankan pembangunan Jawa Barat harus mengalami perubahan orientasi. Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, bonus demografi, dan keunggulan lokasi harus bergeser menuju pembangunan berbasis SDM unggul, produktivitas, inovasi, daya saing, serta penciptaan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.
“Kuncinya ada pada riset, kreativitas, kewirausahaan, hilirisasi pengetahuan, reskilling, dan pembelajaran sepanjang hayat. Tanpa itu, Jawa Barat Istimewa hanya akan menjadi slogan,” kata Honorary Ambassador of Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, South Korea.
Prof. Rokhmin menilai KAHMI memiliki posisi strategis untuk ikut menjawab berbagai persoalan pembangunan tersebut. Dengan jaringan alumni yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari birokrasi pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas hingga media, KAHMI dinilai memiliki modal sosial yang kuat.
Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) itu menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan media.
Dalam skema tersebut, KAHMI dapat memainkan berbagai peran, mulai dari penghubung pengetahuan, mentor bagi generasi muda, penggerak kebijakan, hingga investor dan pencipta lapangan kerja.
“Jejaring alumni KAHMI akan bernilai strategis apabila mampu menghubungkan enam hal sekaligus: ilmu, kebijakan, modal, pekerjaan, media, dan kebutuhan masyarakat. Kalau itu tersambung, modal sosial akan berubah menjadi modal produktif,” jelasnya.
Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Prof. Rokhmin bahkan telah menyiapkan blueprint program konkret yang dinilai dapat langsung dieksekusi oleh KAHMI Jawa Barat.
Lima program unggulan yang diusulkannya meliputi Talent and Leadership Academy untuk mencetak pemimpin masa depan yang kompeten dan berintegritas; Alumni Mentoring Network sebagai gerakan mentoring dari alumni senior kepada junior; Job and Apprenticeship Exchange berupa bursa kerja dan magang yang dikelola langsung oleh alumni.
Selanjutnya, Entrepreneur and Cooperative Accelerator untuk melahirkan pengusaha dan koperasi alumni yang tangguh, serta Policy and Innovation Lab sebagai laboratorium untuk merumuskan kebijakan berbasis riset.
“Jika lima program ini berjalan, saya yakin KAHMI tidak hanya akan menjadi organisasi alumni terbesar, tetapi menjadi kekuatan transformator yang nyata. Mengubah Jawa Barat dari provinsi dengan ekonomi besar menjadi provinsi dengan kesejahteraan besar. Inilah jalan kita menuju Jawa Barat Istimewa dan Indonesia Emas 2045,” pungkas Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany yang disambut tepuk tangan panjang peserta Muswil.
