Jakarta, Gesuri.id - Sumpah Pemuda tidak lahir dari satu malam yang gegap gempita. Ia tumbuh dari kelelahan panjang kaum terpelajar muda yang sadar bahwa kolonialisme sengaja memelihara sekat. Kongres Pemuda I digelar di Jakarta pada 30 April hingga 2 Mei 1926 dan mempertemukan berbagai perkumpulan pemuda, tetapi belum sanggup menghasilkan ikatan yang kokoh. Dua tahun kemudian, atas prakarsa Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Kongres Pemuda II dibuka pada 27 Oktober 1928 di Batavia.
Rapat berlangsung di 3 tempat, yakni gedung Katholieke Jongelingen Bond di Lapangan Banteng, gedung Oost Java Bioscoop, dan Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106 yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Soegondo Djojopoespito memimpin kongres. Ia didampingi Djoko Marsaid dari Jong Java sebagai wakil ketua, Mohammad Yamin dari Jong Sumatranen Bond sebagai sekretaris, dan Amir Sjarifuddin dari Jong Bataks Bond sebagai bendahara. Sarmidi Mangoensarkoro berbicara tentang pentingnya pendidikan kebangsaan bagi pemuda, sementara bangku peserta diisi wakil Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia.
Polisi kolonial mengawasi setiap kalimat, maka ketika kongres hendak ditutup, Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu Indonesia hanya lewat gesekan biolanya. Syair yang memuat kata merdeka itu terlalu berisiko dinyanyikan, dan baru dimuat harian Soeloeh Ra'jat Indonesia pada 7 November 1928.
Rumusan ikrarnya lahir dengan cara yang nyaris puitis. Yamin, mahasiswa hukum berusia 25 tahun, menuliskan resolusi di secarik kertas ketika Sunario sedang berpidato pada sesi penutup, lalu menyodorkannya kepada Soegondo sambil berbisik bahwa ia punya rumusan yang elegan. Isinya 3 pengakuan. Putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Mereka mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan mereka menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalimat sesederhana itu mengubah peta kesadaran, sebab para pemuda yang datang membawa panji daerahnya pulang dengan nama yang sama. Perhatikan pilihan katanya. Tanah air dan bangsa diakui sebagai kenyataan, sedangkan bahasa dijunjung sebagai tugas yang harus terus dirawat. Persatuan, dengan demikian, bukan warisan yang tinggal dinikmati, melainkan pekerjaan yang tidak pernah selesai.
Persatuan dalam Pikiran Bung Karno
Pada tahun yang sama, di Bandung, Bung Karno yang baru berusia 27 tahun memimpin Partai Nasional Indonesia yang ia dirikan pada 4 Juli 1927 bersama kawan-kawannya dari Algemeene Studieclub. Ia tidak tercatat dalam kepanitiaan Kongres Pemuda II, tetapi gagasannya sejalan dengan ikrar itu. Pada 1926 ia menulis risalah Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang menyerukan kerja sama ketiganya melawan penjajahan. Dalam pembelaan Indonesia Menggugat di Landraad Bandung pada 18 Agustus 1930, Bung Karno mengingatkan hakim kolonial bahwa matahari tidak terbit karena ayam jantan berkokok, melainkan sebaliknya. Gerakan kebangsaan, maksudnya, adalah akibat dari sejarah penindasan, bukan biang kerusuhan. Pemerintah kolonial membalas dengan vonis 4 tahun penjara pada 22 Desember 1930, dan partainya ikut dibubarkan.
Tujuh belas tahun setelah Kongres Pemuda II, pada 1 Juni 1945, Bung Karno berpidato di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menaruh kebangsaan sebagai dasar pertama. Ia meminjam Ernest Renan tentang kehendak untuk bersatu dan Otto Bauer tentang persatuan nasib, lalu menilai keduanya belum cukup karena hanya melihat manusianya. Bangsa, kata Bung Karno, harus dipandang bersama tanah airnya sebagai kesatuan geopolitik. Maka yang hendak didirikan adalah nationale staat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatra, melainkan kebangsaan Indonesia. Negara itu ia sebut negara semua buat semua, yang tidak diperuntukkan bagi perseorangan atau golongan tertentu, entah bangsawan, entah orang kaya.
Sila kedua yang ia ajukan, internasionalisme atau perikemanusiaan, ia letakkan tepat setelah kebangsaan agar cinta tanah air tidak tergelincir menjadi kesombongan bangsa.
Dari kebangsaan itu Bung Karno memeras Pancasila menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila yang ia namakan gotong royong. Ia menyebut gotong royong sebagai paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan, sebab ia menggambarkan usaha, amal, dan pekerjaan bersama. Di sini persatuan menemukan wataknya. Ia bukan keseragaman yang dipaksakan dari atas, melainkan kerja bersama yang adil, dan keadilan itu hanya bisa dipercaya bila dicontohkan oleh mereka yang memimpin.
Bung Karno pun mengingatkan bahaya kebangsaan yang sempit, sebab negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong.
Ketika Teladan Menipis
Hari ini, 98 tahun kemudian, persatuan yang dijunjung para pemuda itu diuji bukan oleh kolonialisme, melainkan oleh jarak antara rakyat dan para pemimpinnya. Secara angka, Indonesia tidak sedang terpuruk. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, setelah 5,61 persen pada triwulan I, sehingga pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, yang terendah sejak 1994, dan jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07 persen. Pemerintah pun menyiapkan paket stimulus semester II senilai Rp26,34 triliun untuk menjaga daya beli.
Namun angka yang sama menyimpan retakan, dan keduanya perlu dibaca bersama. Rasio gini naik dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Pengangguran pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun mencapai 16,36 persen pada Februari 2026, jauh di atas angka nasional 4,68 persen, atau sekitar 1 dari 6 anak muda yang mencari kerja belum mendapatkannya. Rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta, sementara garis kemiskinan rumah tangga pada Maret 2026 berada di Rp3,09 juta per bulan, jarak yang tipis bagi keluarga yang bertumpu pada pencari nafkah tunggal. Generasi yang paling berhak merasa memiliki masa depan justru paling banyak menunggu pekerjaan, dan penantian itu menggerus harapan.
Di panggung politik, jarak itu lebih terang. Transparency International mencatat skor Corruption Perceptions Index Indonesia 2025 sebesar 34 dengan peringkat 109, turun 3 poin dan 10 peringkat dibanding tahun sebelumnya, tertinggal dari Malaysia dengan skor 52, Timor Leste 44, dan Vietnam 41. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut 16 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka sejak 2025 hingga 22 Juli 2026, sebagian di antaranya baru memulai masa jabatan. Bagaimana kita meminta anak muda berpegang pada ikrar bila pejabat yang baru dilantik sudah tersangkut perkara?
Di titik inilah Sumpah Pemuda menagih kita
Bung Karno membangun persatuan sebagai kerja bersama, dan kerja bersama tidak mungkin tumbuh di tanah yang miskin teladan. Keteladanan juga tidak boleh berhenti pada seruan moral. Ia perlu dilembagakan lewat pembiayaan politik yang terbuka, seleksi calon yang berintegritas, dan sanksi etik yang berani, agar kepercayaan tidak bergantung pada kesalehan pribadi semata. Rakyat tidak menuntut pemimpin yang sempurna. Mereka menuntut pemimpin yang hidup sederhana, jujur dalam mengelola anggaran, dan lebih keras pada dirinya sendiri daripada pada orang lain. Sebagai partai yang menjadikan ajaran Bung Karno sebagai rujukan ideologis, kami di PDI Perjuangan memikul kewajiban yang lebih berat, yakni memastikan kaderisasi tidak berhenti pada hafalan sila, tetapi berujung pada laku yang bisa diperiksa publik.
Para pemuda 1928 tidak menunggu negara berdiri untuk berikrar. Mereka memulainya dari kejujuran mengakui siapa diri mereka dan apa yang harus dijunjung bersama. Kita pun dapat memulai dari hal yang sama pada 28 Oktober 2026, yaitu mengakui bahwa teladan sedang menipis, lalu memperbaikinya dari diri sendiri.
