KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pleno penetapan hasil perhitungan suara pemilu 2019. Baik perolehan suara parpol dalam pemilihan legislatif, DPD RI maupun perolehan suara pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
Tentu saja, penetapan hasil perolehan suara ini masing-masing pihak memberikan reaksi yang beragam. Untuk suara pileg, hampir semua parpol menerima hasilnya dengan catatan beberapa dapil yang dianggap ada kesalahan akan di ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengadili sengketa pemilu sesuai dg amanah UU Pemilu.
Sayangnya, untuk hasil pilpres, reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh pasangan capres yang kalah. Para pendukung capres baik tim kampanye maupun partai pendukungnya melakukan aksi menolak hasil perhitungan yang dilakukan KPU RI.
Mestinya, jika hasil pemilu presiden ditemui dugaan kecurangan, parpol atau tim kampanye presiden yang kalah, segera melengkapi bukti-bukti dugaan kecurangan dan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dugaan kecurangan dalam Pileg. Memang reaksi dengan menggelar demonstrasi terasa agak janggal, apalagi demonstrasi yang dilakukan dengan membawa atribut keagamaan. Baik dari orasi-orasi yang disampaikan maupun alat peraga demontrasi, serta yel-yel yang diteriakkan.
Demontrasi merupakan hak konstitusional warga negara dan di atur dalam UU. Selama demonstrasi tersebut sesuai dengan aturan yang ada, tentu itu baik-baik saja untuk sistem demokrasi kita. Namun, jika demonstrasi menuntut dugaan kecurangan, terasa agak aneh, jalur dan prosedur hukum yang telah di sediakan mestinya di tempuh. Bawaslu, jika tidak puas bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Mestinya pasangan capres yang menduga ada kecurangan silahkan mempersiapkan bukti sebaik mungkin agar gugatannya bisa di terima. Jangan bukti dugaan kecurangan hanya di bicarakan. Bukti itu harus di hadirkan, berupa fakta, dokumen maupun bukti-bukti lainnya. Pasangan capres yang menolak hasil perhitungan tetapi membawa bukti berdasarkan link berita online atau medsos, rasa nya itu kurang mendidik.
Suara lantang bilang ada kecurangan tetapi buktinya tidak valid sesuai yang diatur oleh UU, malah mempertontonkan sikap tidak dewasa dalam berdemokrasi. Cara-cara demikian tidak mendidik dan tidak bermanfaat untuk membangun sistem demokrasi yang lebih baik.
Demokrasi memberi kita ruang berbeda pendapat dan pandangan politik. Demokrasi merupakan sarana kita mengelola perbedaan pendapat dan pandangan politik secara beradab. Demokrasi yang beradab selalu sejalan proses hukum yang disediakan. Dalam konteks sengketa pemilu, hukum menyediakan saluran melalui Makamah Konstitusi.
Apalagi sekarang masih dalam bulan Ramadhan, kita yang menjalankan ibadah puasa tentu dilarang mengumbar nafsu syahwat kita. Di bulan Ramadhan ini kita belajar mengelola nafsu syahwat kita termasuk syahwat politik maupun syahwat ingin berkuasa.
Pemilu adalah salah satu saluran agar syahwat politik dan syahwat ingin berkuasa disalurkan sesuai dengan kaidah dan prosedur yang sudah disepakati melalui UU Pemilu.
Mestinya, suasana Ramadhan ini membuat kita lebih mudah mengelola nafsu syahwat tersebut karena selain sudah di atur oleh UU pemilu, Ramadhan juga mengajarkan kita untuk tidak mengumbar nafsu syahwat kita secara berlebihan apalagi sampai menuding sana menuding sini penuh kecurangan tetapi nir bukti yang valid.
Saatnya kita memberikan pendidikan politik pada masyarakat bahwa kalah dan menang kita harus terima dengan lapang dada, jika ada kecurangan salurkan tuntutan sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian Insya Allah demokrasi kita makin tumbuh baik dan puasa kita juga menghasilkan pribadi-pribadi yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Silahkan berdemonstrasi sesuai aturan yang berlaku, jika tuntutannya ada dugaan kecurangan silahkan lakukan melalui mekanisme peradilan di Makamah Konstitusi. Semoga Ramadhan ini membawa berkah untuk kedewasaan kita dalam berdemokrasi.
