Dunia yang Tidak Lagi Ramah
Perekonomian Indonesia tahun 2025 bergerak di tengah dunia yang semakin tidak ramah bagi negara berkembang. Ketidakpastian global tidak lagi bersifat sementara, tetapi telah menjadi bagian dari lanskap ekonomi baru. Eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi perdagangan internasional, serta kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat menciptakan tekanan berlapis yang menjalar ke hampir seluruh sendi perekonomian dunia.
Data menunjukkan bahwa World Uncertainty Index dan World Trade Uncertainty Index sepanjang 2025 berada pada level tinggi. Sejalan dengan itu, volume perdagangan dunia mengalami tren penurunan dan PMI manufaktur global bertahan di bawah ambang ekspansi. Bagi Indonesia, tekanan global ini hadir secara nyata melalui kinerja ekspor, arus modal, dan stabilitas nilai tukar.
Penyempitan Ruang Moneter Global
Ruang pelonggaran kebijakan moneter global semakin sempit. Penurunan suku bunga bank sentral utama dunia berlangsung tidak serempak dan cenderung hati-hati. Selisih suku bunga antara Indonesia dan Amerika Serikat, baik pada suku bunga acuan maupun imbal hasil obligasi pemerintah, terus menyempit sepanjang 2025. Interest rate differential yang mengecil ini mengurangi daya tarik aset domestik dan meningkatkan risiko capital outflow, terutama di tengah meningkatnya minat global terhadap aset safe haven.
Pertumbuhan Ada, Tapi Daya Dorong Melemah
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2025 tercatat sebesar 5,04 persen. Namun struktur pertumbuhannya mengindikasikan pelemahan daya dorong domestik. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,89 persen, lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Riil berada pada level terendah dalam dua tahun terakhir.
Tekanan daya beli semakin terlihat dari sisi mikro. Sebanyak 99 persen pemilik rekening bank berada pada tiering simpanan di bawah seratus juta rupiah, dengan rata rata nominal simpanan turun menjadi sekitar Rp1,67 juta per September 2025. Data ini menunjukkan bahwa bantalan keuangan rumah tangga menipis, sehingga konsumsi ke depan berpotensi semakin tertahan.
Investasi Tertahan dan Transmisi Moneter yang Lemah
Investasi juga menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan investasi triwulan ketiga 2025 hanya sebesar 5,04 persen, sementara undisbursed loan perbankan melonjak hingga sekitar Rp2.374 triliun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan ketersediaan likuiditas, melainkan tingginya ketidakpastian dan kehati hatian dunia usaha dalam mengeksekusi proyek.
Bank Indonesia telah menurunkan BI Rate sebesar 125 basis poin hingga mencapai 4,75 persen, tetapi penurunan ini belum bisa ditransmisikan ke tingkat bunga kredit yang hanya turun 10 – 30 basis poin. Inflasi relatif terkendali di kisaran 2,92 persen. Namun pertumbuhan kredit hanya mencapai sekitar 7,7 persen, lebih rendah dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai 11,18 persen. Loan to deposit ratio pun menurun. Artinya, stabilitas terjaga, tetapi dorongan ke sektor riil belum optimal.
Fiskal di Persimpangan, Antara Optimisme dan Kehati Hatian
Di titik inilah peran kebijakan fiskal menjadi sangat menentukan. Namun justru pada aspek ini, pendekatan Menteri Keuangan Purbaya patut dikritisi secara serius. Di tengah ketidakpastian global yang tinggi, ruang fiskal yang menyempit, dan keseimbangan primer yang terus negatif, narasi kebijakan fiskal yang terlalu optimistis dan cenderung menggampangkan risiko justru berbahaya.
Defisit APBN 2025 yang sebesar 2,92 persen dari PDB dan besarnya kewajiban utang jatuh tempo seharusnya mendorong pendekatan fiskal yang lebih prudent dan antisipatif. Namun yang terlihat justru kecenderungan untuk menormalisasi tekanan fiskal sebagai sesuatu yang bisa selalu ditangani dengan asumsi pertumbuhan akan tetap terjaga dan penerimaan negara akan mengejar ketertinggalan.
Pendekatan semacam ini mengandung risiko serius. Dalam kondisi konsumsi melemah, investasi tertahan, dan ekonomi global melambat, asumsi penerimaan negara yang terlalu optimistis berpotensi meleset. Ketika realisasi tidak sesuai target, pilihan kebijakan akan menjadi semakin sempit, antara menambah utang, memangkas belanja produktif, atau menunda kewajiban negara seperti pembayaran subsidi dan kompensasi terhadap BUMN yang menjalankan Public Service Obligation. Semua opsi tersebut memiliki konsekuensi ekonomi dan politik yang tidak ringan.
Lebih jauh, kecenderungan menggampangkan risiko fiskal juga terlihat dari minimnya narasi korektif terkait keberlanjutan program prioritas. Program tersebut penting secara sosial dan politik, namun tanpa peta pembiayaan jangka menengah yang jelas, beban fiskal berpotensi menumpuk di tahun tahun berikutnya. Dalam konteks ini, optimisme fiskal yang tidak diimbangi kehati-hatian justru dapat menjadi sumber instabilitas baru.
Outlook 2026, Optimisme Bersyarat dengan Risiko Nyata
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 menurut konsensus dari banyak lembaga kredible seperi Bloomberg, IMF dan OECD hanya sebesar 5,00 persen, jauh di bawah target APBN sebesar 5,40 persen. Sementara Badan Supervisi Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan berada di kisaran 4,95 hingga 5,45 persen. Skenario optimistis mensyaratkan belanja pemerintah yang tepat waktu dan transmisi kebijakan moneter yang lebih efektif. Namun downside risks jauh lebih konkret, mulai dari eskalasi geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, hingga tekanan nilai tukar.
Dalam kondisi seperti ini, kebijakan fiskal tidak boleh bersandar pada asumsi terbaik semata. Diperlukan kehati-hatian ekstra, penyiapan buffer fiskal, serta skenario kontinjensi yang jelas. Tanpa itu, optimisme kebijakan justru berpotensi menjadi sumber kerentanan.
Menjaga Stabilitas dengan Kebijakan yang Dewasa
Tantangan ekonomi Indonesia ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan di kisaran lima persen, tetapi memastikan kualitas dan ketahanannya. Ketergantungan pada komoditas masih tinggi, nilai tambah domestik belum optimal, dan kualitas penciptaan lapangan kerja masih perlu diperbaiki.
Stabilitas makro yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia harus dijaga dengan kebijakan yang dewasa, jujur membaca risiko, dan tidak meremehkan kompleksitas situasi global. Dalam konteks ini, kehati-hatian fiskal bukan sikap pesimistis, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga keberlanjutan ekonomi dan kepercayaan publik.
Pertumbuhan yang dibangun di atas asumsi yang terlalu optimistis dan kebijakan yang menggampangkan risiko bukanlah kekuatan, melainkan potensi masalah di masa depan. Indonesia membutuhkan kepemimpinan kebijakan ekonomi yang tidak hanya percaya diri, tetapi juga waspada, adaptif, dan berani melakukan koreksi sebelum risiko berubah menjadi krisis.
Mendukung Cita-cita Besar dengan Kebijakan yang Membumi
Pada akhirnya, kritik terhadap arah kebijakan ekonomi tidak boleh dibaca sebagai penolakan terhadap cita-cita besar bangsa. Justru sebaliknya. Kita semua mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan pertumbuhan menengah dan melompat menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih berdaulat. Ambisi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih agresif adalah sesuatu yang sah, bahkan perlu, di tengah tantangan demografi dan persaingan global yang semakin ketat.
Namun sejarah ekonomi menunjukkan satu pelajaran penting, pertumbuhan yang berkelanjutan tidak lahir dari optimisme semata, melainkan dari bauran kebijakan yang tepat, realistis, dan disiplin membaca risiko. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, ruang kebijakan Indonesia tidak lagi seluas masa lalu. Moneter menghadapi keterbatasan transmisi, fiskal berada di bawah tekanan defisit dan utang, sementara sektor riil masih bergulat dengan lemahnya daya beli dan kehati hatian investasi. Menggampangkan kondisi objektif ini justru berisiko menjauhkan kita dari tujuan besar itu sendiri.
Karena itu, yang dibutuhkan hari ini bukanlah perdebatan antara optimisme dan pesimisme, melainkan kedewasaan dalam meramu kebijakan. Sinergi yang lebih kuat antara moneter, fiskal, dan kebijakan sektoral harus diarahkan untuk memperkuat permintaan domestik, meningkatkan kualitas investasi, dan memperluas basis penerimaan negara. Dengan bauran kebijakan yang tepat dan pijakan asumsi yang realistis, cita-cita pertumbuhan ekonomi tinggi bukanlah mimpi kosong, melainkan agenda nasional yang dapat dicapai secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.
Mendukung visi besar Presiden berarti memastikan fondasi kebijakannya kokoh. Pertumbuhan yang kuat harus dibangun di atas kehati hatian, keberanian melakukan koreksi, dan kejujuran membaca tantangan. Di situlah tanggung jawab kita bersama, agar ambisi besar bangsa tidak hanya terdengar lantang, tetapi benar benar menjelma menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
