Jakarta, Gesuri.id - Di sebuah kampung imajiner bernama Tirai Besi, hiduplah seorang gadis bernama Nurani. Ia tumbuh dari tanah yang sederhana, ditempa oleh angin, doa orang tua, dan keyakinan bahwa hidup bukan sekadar dijalani, tetapi dipilih.
Sejak kecil, ia memahami satu pelajaran paling penting: manusia boleh salah melangkah, tetapi ia tidak boleh kehilangan hak untuk menentukan arah. Sebab hidup tanpa pilihan hanyalah perjalanan yang dikemudikan orang lain.
Ketika Nurani cukup dewasa untuk menikah, kampung itu tidak gegap gempita oleh paksaan, melainkan oleh musyawarah. Banyak nama disebut, banyak watak dipertimbangkan. Nurani mendengar, menimbang, lalu memilih. Pilihannya mungkin tidak sempurna, tetapi ia sadar: tanggung jawab selalu lahir dari kebebasan. Ia siap menanggung risikonya, sebab keputusan itu miliknya sendiri.
Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Datanglah sekelompok orang terhormat dengan jas rapi dan suara meyakinkan. Mereka membawa kitab aturan, tabel anggaran, dan istilah-istilah yang terdengar pintar.
Mereka berkata, memilih sendiri itu mahal, melelahkan, penuh konflik, dan berisiko salah. “Biarlah kami yang memilihkan,” ujar mereka, seolah masa depan bisa diringkas dalam rapat singkat dan hitungan biaya.
Nurani terdiam. Dalam ingatannya, terlintas kisah lama tentang seorang perempuan bernama Siti Nurbaya tokoh yang hidupnya ditentukan atas nama keteraturan dan kepatuhan. Pernikahannya sah. Prosedurnya benar. Semua terlihat rapi di atas kertas. Tetapi cintanya terkubur, suaranya hilang, dan masa depannya bukan lagi miliknya sendiri. Ia hidup, tetapi tidak sepenuhnya berdaulat.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Kampung pun terbelah. Sebagian tergoda oleh janji efisiensi: lebih cepat, lebih murah, lebih tenang. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada perdebatan panjang, tidak ada risiko salah pilih. Tetapi sebagian lain bertanya dengan suara yang pelan namun menggugat: sejak kapan hidup kami ditentukan tanpa persetujuan kami?
Di titik inilah kisah Nurani berubah menjadi cermin bangsa. Ia bukan sekadar gadis kampung. Ia adalah rakyat. Dan memilih jodoh hanyalah metafora paling jujur tentang demokrasi. Sebab memilih pemimpin, seperti memilih pasangan hidup, adalah keputusan jangka panjang yang menentukan apakah rumah akan tenteram, apakah janji akan ditepati, apakah keadilan akan menjadi penghuni tetap atau hanya tamu sesekali.
Ketika hak memilih itu dirampas, yang hilang bukan hanya prosedur, melainkan martabat. Rakyat yang tidak memilih akan sulit menuntut. Pemimpin yang tidak dipilih akan lebih setia pada mereka yang menunjuk, bukan kepada mereka yang dipimpin. Dari sinilah kekuasaan berubah menjadi menara gading: tinggi, jauh, dan asing dari denyut kehidupan sehari-hari.
Nurani akhirnya berdiri. Suaranya tidak meledak, tetapi mengalir tenang seperti sungai yang yakin pada muaranya. “Aku mungkin salah memilih. Aku mungkin jatuh dan belajar. Tetapi jangan rampas hakku untuk menentukan hidupku sendiri. Aku bukan Siti Nurbaya, dan kampung ini tidak pantas mengulang kisah pahit itu dengan nama baru: efisiensi.”
Cerita ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah potret perdebatan zaman kita. Pemilihan kepala daerah adalah pernikahan politik antara rakyat dan pemimpinnya. Ia seharusnya lahir dari persetujuan, bukan penunjukan. Dari kehendak, bukan kesepakatan tertutup. Jika ada yang rusak dalam prosesnya, yang dibenahi adalah mekanismenya, bukan hak memilihnya. Sebab demokrasi, seperti cinta, hanya bermakna jika dipilih, bukan ditentukan.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang takut pada suara rakyatnya sendiri. Ia justru bangsa yang percaya bahwa rakyat bisa belajar dari kesalahan, menilai dari pengalaman, dan memperbaiki melalui pemilihan berikutnya.
Demokrasi memang riuh. Ia mahal. Ia melelahkan. Tetapi di sanalah harga diri sebuah bangsa diuji: apakah ia mempercayai warganya sebagai subjek sejarah, atau hanya sebagai objek kebijakan.
Dalam perspektif itulah, Fraksi PDI Perjuangan memilih berdiri di sisi Nurani—di sisi rakyat yang dewasa dan berdaulat. Demokrasi lokal harus lahir dari bilik suara, bukan bilik lobi. Kepala daerah harus lahir dari kehendak warga, bukan dari perjodohan politik elite yang tak pernah hidup bersama konsekuensi pilihan itu.
Seperti cinta, demokrasi tidak pernah sempurna. Ia bisa mengecewakan, bisa melukai, bahkan bisa salah arah. Tetapi tanpa cinta, manusia hanya menjalani hidup tanpa rasa memiliki. Dan tanpa demokrasi, rakyat hanya menjadi penonton dalam cerita tentang dirinya sendiri.
Indonesia tidak boleh kembali menjadi Siti Nurbaya patuh, diam, dan dikorbankan atas nama keteraturan. Indonesia harus menjadi Nurani: berani memilih, siap bertanggung jawab, dan tegak menjaga martabatnya sebagai pemilik sah kedaulatan.
