Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi l DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Rachmat Hidayat menegaskan Peristiwa Kudatuli tidak dapat dipandang hanya sebagai penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996.
Hal itu disampaikannya dalam peringatan 30 Tahun Kudatuli yang digelar DPD PDI Perjuangan NTB di Kantor DPD PDI Perjuangan NTB, Minggu (26/7/2026), sebagai momentum refleksi atas perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus mengingatkan pentingnya penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.
"Kita berkhidmat memperingati Kudatuli. Kudatuli tidak serta-merta hanya penyerbuan kantor. Peristiwa itu didahului sejarah yang panjang. Dan saya mengikuti seluruh proses serta rentetannya," kata Rachmat, dilansir dari lombok.tribunnews.com.
Kegiatan tersebut dihadiri pengurus dan kader PDI Perjuangan, aktivis mahasiswa, akademisi, budayawan, serta sejumlah pegiat demokrasi. Rangkaian acara diisi dengan pemutaran film dokumenter, monolog budaya, serta diskusi mengenai makna Kudatuli dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Ia menjelaskan tekanan terhadap PDI pada masa Orde Baru juga dirasakan kader di daerah. Ia mencontohkan pengalaman politik di Lombok Timur ketika PDI yang memperoleh enam kursi DPRD tidak mendapatkan kursi pimpinan dewan.
Menurut Rachmat, kader PDI saat itu tetap memilih menyuarakan penolakan melalui minderheid nota dalam setiap pembahasan di DPRD sebagai bentuk konsistensi memperjuangkan demokrasi.
"Perlawanan tidak selalu dilakukan dengan teriakan. Kadang cukup dengan tetap berdiri ketika semua orang diminta berlutut," ucapnya.
Ia menegaskan demokrasi yang dinikmati masyarakat saat ini merupakan hasil dari perjuangan panjang yang penuh pengorbanan.
"Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal. Karena itu jangan pernah menganggapnya sesuatu yang biasa," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, budayawan Kongso Sukoco menyoroti belum tuntasnya proses hukum atas Peristiwa Kudatuli. Menurutnya, peringatan sejarah seharusnya diikuti dengan penyelesaian terhadap berbagai pelanggaran HAM yang menyertainya.
"Peristiwa Kudatuli paling hebat urusan memperingati. Yang dilupakan justru proses hukumnya," jelasnya.
Ia juga menyampaikan kritik terhadap lambannya penyelesaian kasus tersebut.
"Kalau 30 tahun hanya didorong, mestinya sudah sampai ke angkasa luar," ungkapnya.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Lalu Saepudin Gayep. Dalam diskusi yang dipandu Megawati Iskandar Putri dari LBH Apik NTB, ia menilai Kudatuli merupakan bagian dari perjuangan masyarakat sipil menghadapi kekuasaan yang represif.
"Kudatuli adalah pertarungan masyarakat sipil melawan kekuasaan yang represif."
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB I Made Slamet membagikan pengalamannya sebagai salah satu orang yang mengalami tindakan represif pada masa Orde Baru. Ia mengaku pernah ditangkap aparat dan rumah kosnya dibakar karena tetap berada di barisan pro-demokrasi.
"Ini yang kami alami waktu memperjuangkan demokrasi."
Menurutnya, tekanan yang terjadi saat itu justru memperkuat semangat perlawanan masyarakat.
"Kalau tidak ada Kudatuli, mungkin kita tidak menikmati demokrasi seperti sekarang."
Ketua DPP GMNI Bidang Kecerdasan Buatan dan Pusat Data, Satya Ubaya Sakti, mengajak generasi muda menjadikan Kudatuli sebagai bagian dari pembelajaran sejarah demokrasi.
"Kalau sejarah berhenti diperingati, generasi setelah kita akan kehilangan ingatan tentang bagaimana demokrasi diperjuangkan."
Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB Hakam Ali Niazi mengatakan peringatan tersebut menjadi ruang refleksi untuk menjaga ingatan kolektif mengenai perjalanan demokrasi Indonesia sekaligus mengingatkan pentingnya penyelesaian berbagai pelanggaran HAM masa lalu.
"Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli, pesan yang mengemuka dalam forum seperti ini tetap sama. Demokrasi harus terus dirawat, sementara penyelesaian terhadap berbagai pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi pekerjaan rumah bangsa yang belum selesai," pungkasnya.
