Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC BMI Jakarta Timur Gilbert Pasaribu menegaskan bahwa panggung demokrasi rakyat ini lahir dari keresahan masyarakat terhadap maraknya perampasan tanah.
Ia menyebut forum tersebut menjadi wadah rakyat untuk menyampaikan keluhan secara langsung sekaligus memperjuangkan hak-haknya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Panggung demokrasi ini berangkat dari kegelisahan rakyat atas masalah tanah. Di sini warga bisa menyuarakan keluh kesahnya. Ini adalah pengejawantahan cita-cita Bung Karno dan wujud nyata asas keadilan sosial yang diperjuangkan PDI Perjuangan,” ujar Gilbert.
“Ada dua undang-undang yang menjadi tonggak perjuangan rakyat, yakni UU Pokok Agraria dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan PDIP telah membuktikan diri berjuang bersama rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan DPD BMI Jakarta, Raja Sibarani, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif DPC BMI Jakarta Timur yang berhasil menggelar kegiatan tersebut secara sukses. Menurutnya, perbedaan PDIP dengan partai politik lain terletak pada komitmen dalam memperjuangkan kepemilikan tanah rakyat.
“Acara ini bukti nyata perjuangan kader banteng di lapangan. Kita mendengar langsung suara rakyat yang selama ini dirampas haknya. Banyak tanah dikuasai segelintir orang dan korporasi besar — dan ini harus kita lawan bersama,” tegas Raja.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur Dwi Rio Sambodo menekankan pentingnya memperjuangkan demokrasi yang berpihak pada kepentingan rakyat sejati, bukan hanya secara politik tetapi juga secara ekonomi. Ia menegaskan bahwa permasalahan agraria seringkali berakar pada praktik mafia tanah yang melibatkan berbagai pihak.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
“Demokrasi rakyat yang kita usung harus nyata — bukan hanya di politik, tapi juga di ekonomi. Permasalahan rakyat hari ini banyak disebabkan oleh mafia tanah yang beroperasi atas nama swasta, birokrasi, bahkan politik,” tutur Rio.
“Kita akan mendirikan posko-posko anti mafia tanah untuk menjadi pusat advokasi dan perlindungan bagi warga,” tambahnya.
