Jakarta, Gesuri.id — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menegaskan, tantangan terbesar bangsa saat ini bukan hanya terkait soal pembangunan fisik dan kesejahteraan, tetapi juga krisis integritas yang merusak kepercayaan publik terhadap politik.
Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan keynote speech secara daring dalam Seminar Nasional Hari Anti Korupsi Sedunia bertajuk "Antiklimaks Pemberantasan Korupsi dari Persoalan Norma hingga Dampak Ekologis: Korupsi dalam Bencana Alam" di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (9/12).
Ganjar membuka paparannya dengan mengingatkan perjuangan politik yang diperjuangkan PDI Perjuangan tidak boleh direduksi sekadar perebutan kekuasaan.
“Perjuangan kita bukan hanya berkumpul ingin berkuasa. Ini tentang masa depan bangsa, tentang anak cucu kita, tentang menjaga kebudayaan dan martabat manusia,” tegasnya.
Ia merujuk pada data yang menunjukkan tingginya jumlah pejabat legislatif yang diproses karena korupsi dalam dua dekade terakhir. Menurutnya, fenomena ini bukan hanya soal moral individu, melainkan indikasi penyakit sistemik.
“Ini penyakit historik. Kita harus berani melihat bahwa korupsi bukan semata kesalahan personal, tapi akibat sistem yang membiarkan transaksi kekuasaan,” ujarnya.
Ganjar juga menyoroti tingginya biaya politik yang sering menjadi “pintu masuk” praktik penyimpangan. Ia menegaskan bahwa politik biaya tinggi melahirkan ketergantungan pada sponsor besar, relasi kepentingan, dan akhirnya kebijakan publik yang rentan dimanipulasi.
“Begitu biaya politik mahal, maka lahirlah transaksi kekuasaan. Kebijakan bisa dicurigai menguntungkan kelompok tertentu, bukan rakyat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar menilai lemahnya penegakan hukum turut memperburuk situasi. Ia meminta peserta kegiatan memberi masukan jujur terhadap tim perumus agar struktur hukum dapat diperbaiki.
“Kalau penegakan hukum lemah, maka korupsi bisa dianggap normal. Bukan lagi penyimpangan, tapi cara berkuasa. Fatal ini,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
Ganjar juga berpesan agar kader partai, pejabat publik, dan kepala daerah terus mengembangkan integritas, introspeksi diri, dan berkomitmen pada pelayanan publik. Ia mengkritik masih adanya kelompok yang membangun kekuasaan bukan untuk melayani publik, melainkan untuk memperdaya sistem.
“Budaya itu harus kita hentikan. Institusi politik harus berani introspeksi. Kalau tidak, kita akan kesulitan memerdekakan kehidupan publik dari korupsi,” tandasnya.
Ganjar kemudian mengajak semua pihak memperkuat demokrasi dengan menjaga stabilitas, keadilan, dan kejujuran dalam penegakan hukum. “Setiap detik yang kita tunda adalah memperbesar potensi korupsi yang merusak negara,” ujarnya sebelum menutup sambutan.
