Jakarta, Gesuri.id – PDI Perjuangan mengkritik keras terhadap penghinaan yang dilakukan oleh salah satu media massa nasional terhadap Presiden Joko Widodo.
Salah satu media massa nasional, majalah Tempo menurunkan berita utama terkait polemik KPK.
Baca: Presiden Fasih Berbahasa Inggris, Luhut Beberkan Bukti
Sampul depan majalah itu menampilkan karikatur Jokowi beserta bayangan orang berhidung panjang. Tempo Edisi 16-22 September 2019 itu memuat judul "Janji Tinggal Janji".
"Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal (penghinaan) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan Presiden. Saya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio. Dari aspek etika tidak memenuhi ketentuan sopan-santun," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Senin (16/9).
Hasto menyampaikan, PDI Perjuangan, Presiden Jokowi telah bertindak tepat. Termasuk soal revisi UU KPK yang sebagian aturannya sudah tidak relevan.
Hasto menambahkan, dari informasi yang dihimpunnya, Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intensif.
Pada saat bersamaan juga mengharapkan kepastian hukum agar kekuasaan KPK yang superbody itu memiliki mekanisme check and balance atau saling mengawasi.
Dengan pengesahan revisi UU KPK, menurut dia, maka pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK ke depan akan lebih progresif, disertai komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.
Menurut Hasto, melalui revisi UU KPK maka nantinya tidak ada lagi proses penetapan tersangka kasus korupsi secara tergesa-gesa. Dia yakin ke depan tidak ada lagi penyadapan yang tidak sesuai dengan prosedur.
Baca: Jamuan Buah Tropis Ala Presiden Jokowi Buka Pintu Ekspor
"Selama ini, penyadapan itu bisa dipakai karena kepentingan politik tertentu. Siapa yang bisa memastikan Presiden tidak disadap? Siapa yang memastikan Wakil Presiden tidak disadap? Sampai sekarang ini tidak jelas," katanya.
"Kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Presiden. Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan, beliau sudah mempertimbangkan dengan dalam dan mendengar masukan dari banyak pihak," katanya.
