Jakarta, Gesuri.id - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap PDI Perjuangan sangat jelas bahwa berdasarkan konstitusi mengamanatkan setiap Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
Baca: Jokowi Siap Lawan Gugatan Uni Eropa Soal Ekspor Nikel
“Serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali,” ucap Hasto, Jumat (19/11).
“Karena itulah siapa pun yang melanggar hukum, terlebih hukum pidana, termasuk korupsi, penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah tidak boleh ada pengecualian hanya karena jabatan,” lanjutnya.
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyampaikan pandangannya terkait OTT dalam penindakan hukum terkait kasus dugaan korupsi.
Baca: Ima: Rehabilitasi Sekolah di Era Ahok Dilakukan Secara Total
Menurut Arteria, kegiatan OTT seharusnya tidak dilakukan, terutama kepada para penegak hukum seperti polisi, hakim, hingga jaksa.
“Saya pribadi, saya sangat meyakini yang namanya polisi, hakim, jaksa itu tidak boleh di-OTT,” kata Arteria Dahlan dalam sebuah webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan Kejaksaan Agung, Kamis (18/11). Dilansir dari kompastv.
