Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) Hamka Haq menyatakan konsep Khilafah yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ormas Front Pembela Islam (FPI) bukan konsep Khilafah akhir zaman.
Sebab, dalam AD/ART itu jelas dikatakan bahwa FPI menginginkan pelaksanaan Islam secara kaffah dibawah naungan Khilafah Islamiyah.
Baca: Khilafah Jadi OKI, Zuhairi Misrawi: Definisi Aneh!
“Itu berarti Khilafah yang dimaksud itu sekarang, bukan di akhir zaman,” kata Hamka, dalam acara talkshow di sebuah stasiun televisi swasta, baru-baru ini.
Bila yang dimaksud FPI adalah Khilafah akhir zaman sebagaimana yang dimaksud beberapa hadis, maka umat Islam tinggal menunggu saja. Tak perlu Khilafah itu diperjuangkan oleh ormas, apalagi dengan mencantumkannya di AD/ART.
Selain itu, lanjut Hamka, Khilafah versi FPI juga menyatakan adanya wilayah hisbah. Yang dimaksud dengan wilayah hisbah itu adalah lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam di suatu wilayah.
“Kalau wilayah hisbah, berarti ada polisi, itu khan bukan akhir zaman,” ujar Hamka.
“Kalau memang yang dimaksud FPI adalah khilafah akhir zaman, semestinya ditulis di AD/ART mereka bahwa khilafah yang mereka inginkan adalah khilafah akhir zaman,” tambahnya.
Baca: Budiman Tegaskan Konstitusi FPI Bisa Bunuh NKRI
Seperti diketahui, masa Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI telah habis sejak 20 Juni 2019. Kini, FPI sedang berupaya memperpanjang SKT nya.
Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan masih belum bisa mengeluarkan SKT bagi FPI. Menurut Tito saat ini masalahnya terdapat pada AD/ART FPI yang mencantumkan Khilafah Islamiyah dan terdapat kata NKRI bersyariah.
