Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mercy Barends menegaskan peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli menjadi momentum untuk mengingat kembali pengorbanan besar yang melahirkan era Reformasi sekaligus memastikan cita-cita demokrasi tetap dijaga.
Menurut Mercy, tragedi penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996 bukan hanya menjadi sejarah bagi PDI Perjuangan, tetapi juga bagian penting dari perjalanan demokrasi Indonesia. Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana kekerasan digunakan untuk membungkam perjuangan politik dan kebebasan berpendapat.
"Hari ini kita memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli. Sejak 1996 hingga hari ini, kita harus mengingat bagaimana pemberangusan demokrasi dimulai dari penghancuran sekretariat PDI dan berbagai tindakan kekerasan yang menyertainya," kata Mercy dalam Kulaih Umum Jalan Buntu Reformasi: Peringatan 30 tahun Kudatuli di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2026) sore.
Mercy mengatakan Kudatuli menjadi salah satu mata rantai perjuangan rakyat yang kemudian bermuara pada lahirnya Reformasi 1998. Saat itu, berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, jurnalis hingga masyarakat sipil, menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru yang dinilai represif.
Menurutnya, semangat perjuangan tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan sejarah semata. Seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga hasil-hasil Reformasi yang telah dibayar dengan pengorbanan besar.
"Apakah hari ini kita siap mempertaruhkan seluruh hasil kerja Reformasi itu dengan sebaik-baiknya? Taruhannya adalah nyawa, air mata, keringat, jiwa, dan raga para pejuang demokrasi saat itu," ujarnya.
Mercy menegaskan PDI Perjuangan saat ini menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang yang terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, dukungan kepada pemerintah akan diberikan selama kebijakan yang diambil berada di jalur kepentingan rakyat. Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan yang dinilai menyimpang dari amanat rakyat, maka PDI Perjuangan berkewajiban memberikan kritik dan koreksi secara konstruktif.
"Kalau pemerintah berjalan di atas rel kepentingan rakyat tentu kita mendukung. Tetapi ketika bertentangan dengan kepentingan rakyat, wajar sebagai partai yang berada di luar koalisi kami memberikan tekanan dan pandangan yang konstruktif agar penyelenggaraan negara kembali pada cita-cita Reformasi," tegasnya.
Mercy juga menyoroti masih terjadinya berbagai tindakan represif terhadap masyarakat sipil yang menurutnya menjadi alarm bagi kualitas demokrasi Indonesia. Di sisi lain, tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat membuat negara harus semakin hadir memberikan perlindungan kepada rakyat.
Ia mengingatkan jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi persoalan hidup sendirian hingga muncul akumulasi persoalan sosial yang semakin berat.
"Yang kita inginkan adalah Indonesia semakin maju, semakin makmur, dan semakin sejahtera. Karena itu semangat Reformasi harus terus dijaga dan seluruh penyelenggara negara harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama," tutup Mercy.
#30tahunkudatuli
#Diponegoro58
#PDIPerjuangan
#MegawatiSoekarnoPutri
