Jakarta, Gesuri.id – Sejarawan sekaligus Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menggagas Public Lecture bertajuk "Jalan Buntu Reformasi" sebagai bagian dari rangkaian peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli atau Serangan 27 Juli 1996.
Menurut Bonnie, forum tersebut diselenggarakan bukan sekadar untuk mengenang tragedi yang dialami PDI pada masa Orde Baru, melainkan untuk mengingat kembali arti penting peristiwa tersebut dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
"Sebagian dari kita tidak menyadari bahwa peristiwa yang dialami PDI waktu itu bukan hanya menjadi tragedi bagi sebuah partai politik, tetapi juga menjadi momentum yang mendorong lahirnya gerakan demokrasi yang lebih masif dan luas di Indonesia," ujar Bonnie saat membuka kuliah umum di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (18/7).
Bonnie menilai terdapat tiga dampak besar dari Serangan 27 Juli 1996 terhadap perkembangan demokrasi nasional.
Pertama, peristiwa tersebut menjadi akselerator Reformasi 1998. Ia menegaskan lebih tepat menyebut 27 Juli 1996 sebagai "serangan", karena tindakan represif terhadap Kantor DPP PDI menjadi awal yang memicu gelombang perlawanan terhadap rezim Orde Baru.
"Saya lebih suka menyebutnya serangan, karena memang yang pertama kali terjadi adalah serangan. Peristiwa itu kemudian menjadi akselerator Reformasi dan menjadi kanal besar lahirnya gerakan-gerakan prodemokrasi," katanya.
Kedua, Bonnie menyebut Serangan 27 Juli membuka jalan bagi lahirnya pluralisme politik di Indonesia. Sebelum peristiwa tersebut, kehidupan politik dipaksa seragam dan berada di bawah kontrol kekuasaan.
"Serangan terhadap Kantor DPP PDI membuka jalan bagi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mendirikan partai politik tanpa rasa takut terhadap intervensi kekuasaan maupun represi," ujarnya.
Ketiga, menurut Bonnie, Kudatuli mengingatkan bahwa kebebasan sipil yang dinikmati masyarakat saat ini diperoleh melalui pengorbanan besar para pejuang demokrasi.
"Setiap kali kita menikmati kebebasan berbicara, mengkritik kebijakan pemerintah, atau menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, kita memiliki utang sejarah kepada darah dan air mata para korban Peristiwa 27 Juli 1996," tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran para penyintas dan keluarga korban yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Kerukunan Korban 27 Juli 1996 (FKK-124). Menurutnya, kesaksian para korban merupakan bagian penting dalam menjaga ingatan kolektif bangsa agar tragedi serupa tidak terulang.
Melalui Public Lecture tersebut, Bonnie berharap publik dapat menempatkan Peristiwa Kudatuli dalam konteks perkembangan demokrasi Indonesia secara lebih utuh. Ia mengatakan forum ini juga akan menghadirkan ilmuwan politik Vedi Hadiz untuk memperkaya perspektif mengenai perjalanan demokrasi Indonesia.
"Kita ingin memahami apa yang terjadi hari ini dari pengalaman masa lalu, sekaligus melihat pola-pola demokrasi yang masih relevan hingga sekarang. Dengan begitu, kita dapat membaca tantangan demokrasi Indonesia secara lebih jernih," tuturnya.
Di akhir sambutannya, Bonnie menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir serta mengucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno atau Bang Doel, yang telah memfasilitasi penyelenggaraan Public Lecture tersebut.
Ia berharap forum ini menjadi ruang refleksi bersama untuk menjaga semangat demokrasi yang diperjuangkan melalui pengorbanan para korban Kudatuli.
