Aceh, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Muslahuddin Daud meminta pemerintah jangan melupakan petani saat pandemi virus corona (Covid-19).
Muslahuddin Daud yang juga mantan Konsultan dan Pegawai Bank Dunia (BD) yang sekarang aktif dalam edukasi pertanian, dampak corona ini memiliki multi player effect.
Baca: Dampak Corona, Pemerintah Diminta Rancang Skenario Ekonomi
Terutama pada kelompok Kecil dan pada UMKM yang menggantungkan kebutuhan bahan baku dari sektor itu.
Lalu menurut Muslahuddin Daud apabila sektor ini berhenti, maka sebagian besar sektor lain juga tidak akan berjalan dengan maksimal.
Dari sisi angka kemiskinan, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang ada padanya bahwa ada sekitar 800 ribu penduduk Aceh atau 15 % berada dalam garis kemiskinan.
Nah, dari jumlah tersebut 81 % dari mereka bekerja di sektor pertanian, sementara masyarakat lain yang masuk dalam kategori masyarakat ekonomi rentan ada sekitar 35-40 %.
Kelompok ini sangat besar berpotensi untuk kembali terjun bebas masuk dalam zona kemiskinan yang berpendapatan kurang dari 600 ribu sebulan.
Alasan di atas sangat diperlukan kebijakan antisipatif yang mendukung sektor pertanian agar sektor lain tidak ikut tergerus oleh kelangkaan pasokan.
Muslahuddin memberikan beberapa masukan kepada pemerintah agar; Pertama, memastikan seluruh proses produksi pertanian tetap berjalan lancar dengan merubah Good Agriculture Practice (GAP) sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam merespon Covid-19.
Kemudian Pemerintah memastikan ketersedian alat mekanisasi pertanian mulai dari proses pembajakan hingga pemanenan, ketersedian alat ini merupakan upaya dari physical distancing yang digalakkan
Selanjutnya memastikan ketersedian agro input yang tepat waktu dengan jadwal penanaman seperti bibit, pupuk dan pestisida.
Dalam memastikan ini diimbau aparatur kecamatan, kemukiman dan gampong di Aceh harus bersinergi dengan Balai Penyuluh Pertanian di tingkat kecamatan untuk memastikan penjadwalan .
Kemudian dibarengi dengan laporan konkret perkecamatan dengan luas garapan harus diketahui secara keseluruhan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan provinsi dan memerintahkan setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melakukan aksi konkrit.
Seterusnya para pemangku kepentingan pasca panen, seperti Bulog, para agen penampung, penyalur hingga pedagang harus mendapat SOP dan Protocol yang jelas dari pemerintah seperti apa mereka beroperasi disaat wabah seperti ini.
Dijelaskan oleh Muslahuddin Daud hal Ini sangat mendesak dilakukan karena hasil pantauan lapangan harga-harga barang sangat variatif di lapangan.
Baca: Dampak Corona, Koster Tegaskan Pariwisata di Bali Normal
Kemudian secara psikologis ini sangat penting karena apabila dalam durasi yang lama harga yang diambil ditingkat petani sangat rendah, berdasarkan pengalaman lapangan 50 % dari petani akan sulit untuk mengeluarkan biaya untuk penanaman kembali.
Menurutnya jika ini terjadi maka lonjakan-lonjakan harga pasti akan terjadi dan akan menimbulkan keresahan baru.
Dipaparkan oleh Muslahuddin Daud sangat diperlukan Contigency Plan untuk para petani, seandaikan akan ada partial lockdown di lokasi Wabah yang menyebabkan gagal produksi. Perlu diantisipasi dari awal agar supaya terhindar dari penyakit kelangkaan makanan, yaitu meninggal karena busung lapar.
