Ikuti Kami

PDI Perjuangan Bongkar Borok Orde Baru

PDI Perjuangan membongkar sejumlah keborokan Orde Baru (orba) saat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Pemenangan Pileg dan Pilpres.

PDI Perjuangan Bongkar Borok Orde Baru
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Foto: Gesuri.id/ Elva Nurrul Prastiwi.

Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan membongkar sejumlah keborokan Orde Baru (orba) saat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Pemenangan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyinggung soal monopoli cengkeh yang dilakukan oleh anak bungsu Soehsrto, Tommy Soeharto. 

Baca: Pilpres 2019 Jadi Pertarungan Reformis dan Orba

Pada tahun 1992, Tommy mendirikan Bandan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dimaksudkan untuk memonopoli harga pasar cengkeh di Indonesia. Sialnya, usaha ini harus gulung tikar, sebab harga cengkeh anjlok karena pemberlakukan monopoli tersebut.

"Kita masih ingat ketika petani cengkeh kemudian dikeluarkan lah peraturan pemerintah kemudian bangkrut lah usaha cengkeh itu," sindir Hasto di hadapan pengurus PDI Perjuangan dan awak media.

Tak hanya itu, Hasto juga menyindir soal pengadaan mobil nasional di era Soeharto yang ternyata hanya kedok untuk menguntungkan perusahaan Tommy. Mobil dengan merk Timor itu disebut asli buatan Indonesia, namun kenyataannya buatan Korea.

"Kemudian mencoba dengan alasan mencoba menguasai teknologi pembuatan mobil ternyata kemudian di depan kita terjadi pemalsuan mobil yang diimpor dari Korea. Diganti merk, seolah-olah jadi mobil ciptaan Indonesia, ada keuntungan pajak disitu," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengungkit masalah Yayasan Supersemar yang digagas oleh Presiden RI ke 2, Soeharto yang menjadi salah satu skandal korupsi keluarga cendana. Pasalnya, dana Yayasan Supersemar yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, justru menjadi 'bancakan' bagi Soeharto dan kroni-kroninya.

"Ketika Yayasan Supersemar di mana BUMN wajib menyetor itu hanya untuk kepentingan kroni-kroninya," ucap Hasto.

Sindiran-sindiran tersebut seolah menegaskan pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah yang mengatakan Soeharto adalah guru korupsi, benar adanya. 

Baca: Narasi Orba Kubu Prabowo Berarti Merindukan KKN

PDI Perjuangan bisa dikatakan salah satu partai yang berusaha konsisten dalam memberantas tindak korupsi. Terbukti dari sanksi tegas berupa pemecatan bagi setiap kader yang terbukti korupsi.

"Sementara yang di sana, yang teriak-teriak korupsi stadium 4 tidak mampu membereskan partainya dari koruptor," ucap Hasto.

"Dengan demikian sikap dari Pak Ahmad Basarah itu juga menunjukkan sikap kita bersama bagaimana PDI Pejuangan itu juga anti KKN," tegasnya.

Quote