Ikuti Kami

PDI Perjuangan Sepakat Revisi UU Pilkada, Tapi …

PDI Perjuangan mempertanyakan apakah rencana revisi itu sudah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) atau belum.

PDI Perjuangan Sepakat Revisi UU Pilkada, Tapi …
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto.

Jakarta, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI keberatan dengan revisi UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah jelang Pilkada serentak 2020.

Namun PDI Perjuangan mempertanyakan apakah rencana revisi itu sudah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) atau belum.

Baca: Pilkada Malang, Tiga Orang Daftar di PDI Perjuangan

"(UU Pilkada) itu sudah masuk prolegnas belum, pertanyaan saya. Kalau sudah ya nanti kita dudukkan," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto di Jakarta, Rabu (6/11).

Dia menyebutkan, saat ini Fraksi PDI Perjuangan tengah mengidentifikasi UU mana saja yang dirasa perlu untuk direvisi atau dibuat.

"Tetapi kalau pilkada itu, kalau konsep besar kita pilkada dengan pilpres, pileg dengan pilpres, harus dipisah gitu aja," kata Utut.

Baca: Pilkada Sumbar 2020, PDI Perjuangan-Gerindra Bakal Koalisi

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya berharap agar revisi UU Pilkada bisa dilakukan sebelum akhir tahun. Menurutnya, semua pihak bisa menerima aturan larangan mantan napi koruptor maju pilkada dimasukan ke dalam PKPU jika UU Pilkada telah direvisi.

"Problemnya undang-undang ini mau direvisi nggak? Kalau mau direvisi tentu KPU sangat senang karena KPU akan mendorong ini masuk di dalam UU Pilkada. Nah, tapi kalau tidak, KPU melihat sebetulnya ada kebutuhan untuk itu tentu juga berbasis pada fakta yang ada yang muncul akhir-akhir ini," kata Arief, Senin kemarin.

Quote