Jakkarta, Gesuri.id – Dalam upacara peringatan "30 Tahun Kudatuli", Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyuarakan empat seruan nasional strategis. Seruan ini mencakup penuntasan kasus hukum masa lalu, pengawalan agenda Reformasi 1998, konsolidasi gerakan demokrasi sipil, hingga kewaspadaan terhadap ancaman kematian demokrasi modern.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto di halaman Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026). Upacara peringatan ini dihadiri langsung oleh tokoh senior Sidarto Danusubroto, mantan jurnalis senior Widiarsi Agustina, jajaran pengurus DPP Partai, serta sejumlah seniman dan tokoh pro-demokrasi. Sementara itu, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyaksikan jalannya rangkaian acara secara daring.
Seruan pertama yang disuarakan Hasto adalah tuntutan penuntasan kasus 27 Juli 1996 secara hukum melalui penyelidikan yustisia dan penyelenggaraan kembali pengadilan koneksitas. Negara didesak untuk menjawab siapa aktor intelektual di balik penciptaan konflik internal PDI saat itu, siapa yang merancang penyerangan, serta ke mana para korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang.
Hasto menegaskan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan bahwa tuntutan penuntasan kasus ini didasari oleh kewajiban moral negara Pancasila terhadap warganya, bukan atas dasar dendam politik.
"Luka Kudatuli ini bukanlah luka PDI. Ini adalah luka Republik Indonesia bersama dengan seluruh luka akibat kekuasaan yang menindas di masa lalu. Dengan penuntasan seluruh kasus pelanggaran HAM berat termasuk Peristiwa 1965, bangsa Indonesia akan mengajarkan moralitas tentang pentingnya jiwa kemanusiaan dan rasa keadilan," kata Hasto.
Dalam seruan kedua, Hasto menekankan bahwa peristiwa Kudatuli merupakan percikan api pertama yang melahirkan gerakan Reformasi 1998 dua tahun setelahnya. Darah para pejuang di halaman Diponegoro dinilai mengalir dari luka yang sama dengan para martir di Trisakti hingga Semanggi, yakni akibat rezim yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
PDIP mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali mengawal agenda Reformasi 1998 yang belum selesai hingga hari ini, khususnya penegakan supremasi hukum yang adil tanpa pandang bulu. Hasto mencermati, saat ini keadilan hukum sering kali diperlakukan secara tidak merata oleh aparat penegak hukum.
Selain itu, agenda Reformasi yang mengamanatkan pemisahan TNI dan Polri, yang dahulu diperjuangkan dengan penuh risiko politik oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, harus terus dijaga. Ia juga menyoroti maraknya penyakit Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tengah liberalisasi politik saat ini.
"PDI Perjuangan percaya, tidak akan pernah ada mafia dalam bentuk apa pun, tanpa dukungan kekuasaan," tegasnya.
Seruan ketiga yang dinilai paling mendesak hari ini adalah melakukan konsolidasi kembali terhadap gerakan demokrasi nasional. Hasto mengingatkan bahwa di era modern, demokrasi tidak mati seketika melalui kudeta militer seperti pada masa lalu, melainkan mati secara perlahan melalui ambisi kekuasaan dan intervensi lembaga tinggi negara oleh lembaga eksekutif, seperti yang terjadi pada Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 demi melanggengkan kekuasaan.
Merujuk pada pandangan cendekiawan lulusan Harvard University, Dr. Sukidi, Hasto menjelaskan bahwa kematian demokrasi modern terjadi secara bertahap, legal, dan menggunakan institusi demokrasi yang sah. Tanda-tanda kematian demokrasi tersebut tampak jelas melalui empat gejala sistemik: kehancuran supremasi hukum, lemahnya sistem penyeimbang (check and balances), otocratic legalism (perubahan undang-undang demi kepentingan penguasa), serta hilangnya kebebasan sipil.
Seruan keempat menyangkut hilangnya kebebasan sipil, yaitu melemahnya kekuatan masyarakat sipil serta hilangnya kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul di ruang publik. Hasto menilai kondisi ini tengah terjadi di Indonesia, di mana kritik kerap diartikan sebagai ancaman kekuasaan dan mekanisme check and balances tidak berjalan efektif dalam kehidupan politik riil.
Sebelumnya, dalam acara peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli, turut ditampilkan visual teatrikal yang menggambarkan bagaimana massa PDI kubu Soerjadi yang didukung oleh rezim Orde Baru menyerbu dan merusak kantor PDI yang saat itu dipertahankan oleh massa pendukung setia Megawati Soekarnoputri.
Setelah pementasan teatrikal selesai, acara dilanjutkan dengan prosesi ritual adat ruatan kebangsaan yang dibawakan secara khidmat oleh masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang (Banten Kidul) sebagai simbol pembersihan batin, merawat ingatan kolektif, sekaligus doa bersama bagi arwah para korban yang gugur. Prosesi ditutup dengan iring-iringan pertunjukan seni tradisional Ngarengkong persembahan dari Kasepuhan Cilebang.
Sebagai puncak acara, seniman Butet Kartaredjasa tampil membacakan puisi mendalam berjudul "Melawan dan Berjuang". Suara Butet yang menggelegar di halaman kantor DPP PDIP berhasil menghidupkan kembali memori perjuangan para tokoh pro-demokrasi dalam mempertahankan kedaulatan partai pada peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 silam.
