Ikuti Kami

Rieke Raih Gelar Doktor Bidang Ilmu Komunikasi

Masa studi doktor yang ditempuh Rieke dilalui dalam waktu 2 tahun 8 bulan 2 hari. 

Rieke Raih Gelar Doktor Bidang Ilmu Komunikasi
Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.

Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka meraih gelar Doktor Bidang Ilmu Komunikasi usai menjalani sidang promosi doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia (UI), Rabu (25/5).

Rieke lulus dengan nilai cumlaude dan masa studi doktor yang ditempuh Rieke dilalui dalam waktu 2 tahun 8 bulan 2 hari. 

Rieke merupakan Doktor Bidang Ilmu Komunikasi FISIP UI ke-124 atau doktor perempuan ke-63. 

Baca: Rieke Bagikan 2.000 Paket Bantuan Beras Dari Puan Maharani

Rieke menjelaskan disertasinya yang dikerjakan berjudul 'Kebijakan Rekolonialisasi: Kekerasan Simbolik Negara Melalui Pendataan Perdesaan'. Dalam disertasinya, dia menggunakan pisau analisis dengan konsep Pierre Bourdieu dan Nick Couldry.

Menurut dia, disertasinya sebagai deskripsi, analisis dan interpretasi atas perbandingan dua jenis data. 

"Yaitu data perdesaan yang direproduksi institusi negara dengan pendekatan top down. dan data yang diproduksi warga dengan pendekatan bottom up," kata Rieke di Jakarta, Rabu (25/5).

Dalam penelitiannya, Rieke menyampaikan data yang direproduksi negara tak mengintegrasikan antara data spasial dan numerik. Akibatnya data tersebut sulit dikonfirmasi, diverifikasi dan divalidasi. 

Dengan demikian, hal itu menyebabkan kualitas data negara tak memenuhi prinsip-prinsip data yang aktual, akurat dan relevan (pseudo data). Meski demikian, data tersebut tetap dianggap memiliki legalitas sebagai basis data kebijakan pembangun. Sebab, prosesnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

"Inilah yang disebut dengan kekerasan simbolik negara. Kekerasan yang beroperasi dengan cara mengatur, mamaksakan. Bahkan bisa saja merekayasa pendataan dan data perdesaan," lanjut Rieke.

Baca: Rieke Minta Pembentukan Sistem Niaga Pangan Terintegrasi

"Ketika pseudo data dijadikan basis kebijakan publik, maka dampaknya adalah marginalisasi berkesinambungan oleh negara," jelas Anggota DPR tersebut.

Pun, dia menambahkan dalam disertasi ini juga membongkar kekerasan negara yang beroperasi melalui data yang tidak menginformasikan kondisi dan kebutuhan riil warga. Cara itu berimbas terhadap monopoli sumber daya publik berada di tangan biroksasi dan korporasi. 

"Ruang komunikasi dan partisipasi masyarakat tertutup atas nama teknokrasi yang legal," sebut Rieke.

Quote