Jakarta Gesuri.id - Ketua Satgas Cakra Buana DPC PDI Perjuangan Sleman Koeswanto mengatakan partainya secara khusus mengumpulkan sejumlah anggota Satgas Cakra Buana untuk mengingat peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli.
Pasalnya saat peristiwa itu berlangsung di 1996 silam, mereka belum masuk sebagai anggota satgas.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
"Sehingga dengan peringatan Kudatuli ini mereka menjadi tahu bagaimana sejarahnya. Bahwa ketika itu ada peristiwa kelam bagi PDI Perjuangan, harapannya tertanam dalam jiwa untuk memperjuangkan demokrasi murni, tidak disetir penguasa, aturan hukum ditegakkan secara benar, betul-betul terelisasi untuk melindungi masyarakat," kata Kuswanto yang juga anggota DPRD DIY dalam peringatan peristiwa 27 Juli 1996, Minggu (27/7).
Koeswanto menambahkan refleksi Kudatuli menjadi semangat bagi Satgas Cakra Buana untuk tetap solid dalam mengawal kebijakan partai dan menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat.
Selain itu ia mengingatkan kepada kadernya agar tidak mudah diadu domba. Pasalnya saat ini PDI Perjuangan dalam posisi bukan sebagai bagian dari partai penguasa. Kader akar rumput menjadi salah satu yang rawan untuk diadu domba.
Ia menegaskan saat ini satu-satunya modal berharga bagi PDI Perjuangan adalah semangat dan soliditas. Koeswanto meyakini modal itu masih ada dan bisa membuat PDI Perjuangan bertahan agar tetap mengawal kepentingan rakyat.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
"Agar tidak mudah diadu domba. Dan kami nyatakan kader partai di internal kami tetap solid. Terutama satgas sebagai pengawal dan pengaman kebijakan partai, sebagai garda terdepan mengadvokasi masyarakat, mengawal aspirasi. Dalam situasi tidak ada kepemimpinan di pusat kami di bawah harus tetap solid jangan sampai disusupi orang tak bertanggungjawab," katanya.
Pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Sleman ini juga meminta kepada anggota Satgas agar berani untuk melaporkan ke partai jika ada petugas partai di eksekutif maupun legislatif yang jarang turun ke masyarakat.
"Kami sudah minta agar laporkan ke DPC, agar diproses sesuai ketentuan. Karena semua petugas partai harus bekerja untuk masyarakat, turun ke masyarakat," ujarnya
