Jakarta, Gesuri.id - Aksi mengumpulkan koin digelar oleh Banteng Jogja di halaman kantor DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Pengumpulan koin ini sebagai simbol melawan ketidakadilan, Banteng Jogja juga berdoa semoha majelis hakim memberikan putusan bebas kepada Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Dr Ir Hasto Kristiyanto, MM.
Ikrar Perjuangan dibacakan sebelum secara simbolis pengumpulan koin dilaksanakan. Tampak turut hadir dalam pembacaan ikrar perjuangan Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan, Wisnu Sabdono Putro, Sekretaris DPC PDI Perjuangan, bersama 11 anggota Fraksi Perjuangan Perjuangan di DPRD Kota Yogyakarta dan pengurus PAC se Kota Yogyakarta, Serta Satgas Andhika Wiratama dan masyarakat Yogyakarta.
Ada lima poin pernyataan sikap Banteng Jogja dibacakan oleh Ipung Purwandari, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Yogyakarta dan Endro Sulaksono Bendahara DPC PDI Perjuangan Yogyakarta.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
"Ikrar Perjuangan, Koin Melawan Ketidakadilan. Keluarga besar PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Banteng Jogja berikrar
Pertama; Menolak kriminalisasi dan politisasi hukum. Aksi mengumpulkan koin hari ini adalah lambang hati yang bersih melawan ketidakadilan," kata Ipung Purwandari, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (16/7).
Kedua, Peristiwa kriminalisasi dan politisasi hukum ini adalah Kudatuli 2.0 (jilid dua), mirip dengan Kudatuli, Peristiwa 27 Juli 1996
Ketiga, Mendoakan dan memohon kepada Hakim untuk membebaskan Sekjen PDI Perjuangan Dr. Ir. Hasto Kristianto.
Keempat, Menginstruksikan kepada seluruh Kader PDI Perjuangan Kota Yogyakarta untuk tetap tenang dan siaga dengan mengedepankan aspek hukum.
"Kelima, Satyam Eva Jayate, Hanya Kebenaran-lah yang akan menang," kata Endro Sulaksono, Bendahara DPC PDI Perjuangan Yogyakarta diikuti kader dan masyarakat yang hadir.
Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta menyebutkan aksi mengumpulkan koin sebagai simbol perlawanan atas ketidakadilan, kriminalisasi dan politisasi hukum terhadap Partai, dalam hal ini Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Dr Ir Hasto Kristiyanto, MM.
Di tahun 1996, Partai pernah diuji oleh sejarah dengan serangan Kudatuli, 27 Juli. Situasi saat ini mirip peristiwa 29 tahun yang lalu, dimana serangan terbuka terhadap harkat, martabat dan kehormatan Partai. Alhamdulillah atas berkah rahmad Allah, PDI Perjuangan berhasil dipercaya rakyat dan memenangkan pemilu. Adanya politisasi dan kriminalisasi hukum terjadi lagi, dan dari fakta persidangan tidak ada fakta yang dituduhkan selama ini. Untuk jaga harkat dan martabat Ketua Umum PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal Dr Ir Hasto Kristiyanto maka digelar aksi koin dan ikrar Perjuangan di halaman kantor DPC PDI Perjuangan Yogyakarta.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
"Kita tegas menolak kriminalisasi dan politisasi hukum atas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Dr Ir Hasto Kristiyanto. Ini adalah kasus daur ulang hukum dari tahun 2020. Keadilan harus ditegakkan, PDI Perjuangan berkali-kali alami tekanan dan ujian sejarah. Berkaca dari peristiwa 27 Jul 1996, maka kita yakin dan percaya, Satyam Eva Jayate pada akhirnya kebenaran yang menang," kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta.
Wisnu Sabdono Putro, Ketua DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menambahkan kasus hukum yang menimpa Sekjend PDI Perjuangan disebut masalah receh sebab sudah ada putusan peradilan pada kasus yang sama di 2020.
"Kasus Pak Hasto ini receh dan seharusnya tidak sampai pengadilan. Maka koin receh ini akan kami berikan kepada Majelis Hakim juga penyidik KPK. Kami melawan kriminalisasi yang terjadi atas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan," kata Wisnu Sabdono Putro, Ketua DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PDI Perjuangan.
