JAKARTA, Gesuri.id — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyoroti pentingnya penerapan transparansi anggaran berbasis teknologi digital serta keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi dialog di ajang Milenium Public Pulse 28 di Jakarta.
Ahok menekankan bahwa kemajuan teknologi saat ini seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah untuk menutup celah kebocoran anggaran dan praktik kolusi.
Ahok membagikan pengalamannya saat memimpin DKI Jakarta, di mana ia berani membuka seluruh rincian anggaran dinas hingga detail pembelian barang terkecil, seperti air minum kemasan, agar dapat diakses publik secara transparan melalui situs web resmi.
Ia menyayangkan masih maraknya defisit dan pembengkakan anggaran (SILPA) di berbagai daerah yang disebabkan oleh buruknya perencanaan serta rendahnya komitmen terhadap transparansi.
"Di zaman yang sangat beruntung ini ada teknologi, gampang transparansi. Waktu saya di DKI, saya berani buka semua. Kenapa teknologi ada tapi tidak mau transparan? Buka dong uang kita dipakai ke mana," tegas Ahok di hadapan peserta.
Kritik Ketimpangan Hasil Tambang dan Sumber Daya Alam
Selain masalah birokrasi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Ahok juga menyoroti ketimpangan ekonomi di daerah-daerah penghasil kekayaan alam. Ia mempertanyakan mengapa masyarakat di daerah penghasil mineral besar, seperti emas, sering kali tidak menikmati hasil bumi di tanah kelahiran mereka secara adil.
Ia mendorong perlunya evaluasi terhadap regulasi pusat dan daerah, termasuk penerapan sistem bagi hasil (lifting) yang lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat lokal, alih-alih kekayaan alam tersebut habis tersedot tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat setempat.
Dalam isu pemberantasan korupsi, Ahok secara terbuka mendesak agar penegakan hukum di Indonesia lebih progresif, salah satunya dengan menerapkan aturan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan pejabat.
Ia juga menyoroti kebiasaan publik dan para pemangku kepentingan yang kerap diam menghadapi praktik suap dan ketimpangan sosial. Sebagai perbandingan, ia mencontohkan langkah progresif di negara lain yang melindungi pengusaha pelapor suap demi membongkar jaringan korupsi.
"Anda mesti ngomong, buktikan kebalikan harta pejabat. Kenapa semua diam? Teknologi ada, undang-undang bisa diperbaiki, asalkan ada keberanian untuk bertindak transparan dan berpihak pada rakyat," pungkasnya.
