Jakarta, Gesuri.id — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menekankan pentingnya dialog serta perancangan kebijakan yang berpijak pada realitas sosial masyarakat, khususnya dalam penataan kawasan perkotaan dan penyediaan fasilitas hunian bagi warga.
Hal tersebut disampaikannya dalam sesi dialog public Milenium Public Pulse 28, di mana ia menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap dampak sosial dan ekonomi dari sebuah kebijakan publik.
Dalam pemaparannya, Ahok memberikan contoh nyata terkait kebijakan pemindahan warga dari permukiman padat ke rumah susun (rusun). Meskipun niat awal pemerintah bertujuan untuk memberikan tempat tinggal yang lebih layak, implementasinya kerap mengabaikan mata pencaharian warga kecil.
Ia mencontohkan warga yang sebelumnya bisa membuka warung atau berjualan langsung dari rumah di perkampungan, sering kali menghadapi kendala ekonomi ketika dipindahkan ke rumah susun bertingkat karena hilangnya akses pasar harian mereka.
"Dulu kita pindahkan orang, kita berpikir untuk kebaikan dia. Ternyata orang yang tinggal di kampung sempit, dia bisa jualan telur di depan rumah. Kita pindahkan ke rumah susun, dia tak bisa jualan dan usahanya hilang," ujar Ahok.
Perubahan Ikatan Sosial dan Solidaritas Warga
Selain aspek ekonomi, Ahok juga menyoroti pergeseran ikatan sosial akibat perubahan bentuk hunian. Di perkampungan, interaksi sosial antartetangga tergolong erat, di mana warga dapat dengan mudah saling membantu atau meminjam kebutuhan pokok seperti beras karena sudah saling mengenal.
Sebaliknya, penempatan di rumah susun yang diisi oleh orang-orang baru dan belum saling kenal kerap menciptakan jarak psikologis. Warga menjadi lebih tertutup, kurang berinteraksi, dan kehilangan solidaritas komunal yang sebelumnya terbangun secara alami.
Pemerintah Harus Mengadministrasi Keadilan Sosial
Dari berbagai pengalaman tersebut, Ahok mengingatkan para pengambil kebijakan agar tidak berjalan sendiri tanpa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Setiap kebijakan publik harus melalui dialog terbuka dan merespons kebutuhan faktual di lapangan.
Ia menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah mengelola dan mengadministrasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, bukan sekadar menjalankan program fisik tanpa memikirkan keberlangsungan hidup warganya.
"Anda dapat membuat kebijakan apapun, tentu ada tujuannya, tetapi Anda perlu berdialog dengan mereka. Anda harus bisa mengadministrasi keadilan sosial dan mewujudkannya bagi masyarakat," pungkasnya.
