Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile, menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penyelesaian persoalan drainase dan penambahan kapasitas sekolah dalam agenda pembangunan ke depan.
Hal ini disampaikan saat menutup kegiatan reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024–2025 di Jalan Sawerigading RT 02 RW 02, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Jumat (20/6/2025).
“Semua aspirasi ta tentu masuk dalam pokok pikiran saya untuk disampaikan ke stakeholder terkait,” kata Andi Suhada di hadapan warga yang hadir.
Ketua DPC PDI Perjuangan Makassar tersebut menjelaskan bahwa penanganan drainase akan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas pada wilayah-wilayah yang rawan banjir.
“Kita mulai dari yang paling buruk dulu, yang selalu bikin banjir, jadi ini yang lebih utama. Secara bertahap sampai semua selesai,” jelas legislator yang juga menjabat sebagai anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.
Selain persoalan infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi sorotan utama dalam reses terakhir ini. Andi Suhada menyoroti permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih menyisakan kendala pada daya tampung sekolah negeri.
“Sekarang memang kuota sedikit, sedangkan yang mau masuk itu banyak. Ini yang jadi masalah,” ungkapnya.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, ia menyebut tengah dibahas wacana sekolah swasta gratis, meskipun realisasinya belum bisa dipastikan dalam waktu dekat.
“Mungkin ini masih lama direalisasikan karena lihat dulu kondisinya,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, warga turut menyampaikan apresiasi atas beberapa aspirasi sebelumnya yang telah direalisasikan, mulai dari perbaikan jalan, distribusi air bersih, hingga bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
“Jadi kami berterima kasih kepada ibu dewan karena selama ini sudah ada aspirasi yang telah dilaksanakan,” ujar salah satu warga yang hadir.
Reses penutup ini juga dihadiri oleh Lurah Sawerigading, Babinkamtibmas, Babinsa, serta sejumlah tokoh masyarakat, menegaskan sinergi antara legislatif dan pemerintah setempat dalam menyerap serta menindaklanjuti kebutuhan warga secara konkret.
