Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengapresiasi pelaksanaan program Lomba Kampung Pancasila di Kota Pahlawan. Program yang digagas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tersebut dinilai mampu mempertemukan kekuatan pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama.
”Dengan demikian, hubungan pemerintah dan masyarakat tidak berhenti pada relasi pelayanan, tetapi menjadi relasi kolaborasi. Dalam administrasi publik modern, Kampung Pancasila ini praktik konkret perubahan paradigma birokrasi, dari sekadar mengelola pemerintahan untuk warga menjadi mengelola pemerintahan bersama warga, dimana masyarakat ditempatkan sebagai mitra sekaligus pelaku pembangunan,” kata Eri Irawan, dikutip Rabu (23/9/2026).
Eri mengatakan, Kampung Pancasila sejatinya menunjukkan bahwa warga memiliki kapasitas untuk mengenali persoalan di lingkungannya, mengorganisasi sumber daya, menjalankan program, serta menjaga keberlanjutannya. Pemkot Surabaya kemudian hadir sebagai fasilitator, penguat, sekaligus pengintegrasi berbagai sumber daya dan kebijakan. Sehingga persoalan warga tersebut tersolusikan.
Kampung Pancasila merupakan program yang dicetuskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi warga. Lomba Kampung Pancasila diluncurkan Kamis malam (17/9/2026) di Balai Kota Surabaya dan diikuti 1.360 RW se-Kota Pahlawan.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menambahkan, Kampung Pancasila memiliki empat pilar, yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial budaya, dan pilar kemasyarakatan.
”Keempat pilar tersebut menggambarkan bahwa persoalan di tingkat kampung bersifat multidimensional sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan masyarakat secara terpadu,” jelas Eri.
Pada pilar lingkungan, lanjut Eri, salah satu yang didorong adalah pemilahan dan pengolahan berbasis sumber, di mana sampah harus dikelola sejak dari sumber penghasilnya, dalam hal ini adalah rumah tangga.
”Kampung Pancasila menjadi momentum tepat untuk menggelorakan gerakan mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya. Ini penting karena sampah yang tak terkelola dengan baik akan menimbulkan beban baru di TPA. Sampah organik yang tak terkelola baik juga bisa menghasilkan gas metana yang memperparah krisis iklim,” papar Eri Irawan.
Pada pilar sosial budaya, persoalan keluarga, kesehatan balita dan ibu hamil, hingga perhatian terhadap penyakit TBC merupakan persoalan yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.
Sementara pada pilar kemasyarakatan, gotong royong warga menjadi kekuatan utama dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui Siskamling serta berbagai bentuk partisipasi warga yang menunjukkan bahwa ketertiban kota bukan semata-mata produk kerja aparat hukum, melainkan hasil kesadaran dan tanggung jawab bersama.
Adapun pada pilar ekonomi, semangat gotong royong diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan potensi kampung, penguatan usaha warga, dan penciptaan peluang ekonomi menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.
Dari perspektif birokrasi, DPRD Surabaya menilai Kampung Pancasila merupakan langkah yang sangat strategis untuk mengikis ego sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kampung Pancasila menghadirkan pendekatan yang berbeda dalam manajemen birokrasi modern di Pemkot Surabaya, di mana semua perangkat daerah bergerak bersama berdasarkan persoalan yang dihadapi masyarakat, bukan bergerak sendiri-sendiri berdasarkan sekat organisasi.
”Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi urusan Dinas Lingkungan Hidup, kesehatan keluarga tidak hanya menjadi urusan fasilitas kesehatan, keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat, dan pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi urusan perangkat daerah yang menangani sosial atau ekonomi. Semuanya merupakan persoalan bersama yang membutuhkan solusi bersama,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Eri Irawan, Kampung Pancasila dapat dilihat dari dua sisi sekaligus, yaitu sebagai gerakan masyarakat dan sebagai inovasi tata kelola pemerintahan.
“Di tingkat warga, Kampung Pancasila menghidupkan kembali semangat gotong royong. Di tingkat birokrasi, program ini mendorong perangkat daerah untuk meninggalkan cara kerja yang terkotak-kotak menuju kerja kolaboratif. Pada titik inilah nilai-nilai Pancasila yang dulu digali Presiden Soekarno dari kearifan rakyat Indonesia menjadi nyata dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Surabaya,” pungkas Eri Irawan.
