Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Edi Purwanto, meminta pemerintah memastikan pasokan dan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan cepat dan merata.
Menurutnya, pemerintah harus menjamin tidak ada masyarakat di wilayah terdampak, terutama daerah yang terisolasi akibat kerusakan jalan dan jembatan, mengalami kekurangan pangan, air bersih, obat-obatan, pakaian, maupun kebutuhan dasar lainnya.
Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu (15/8/2026) tersebut memiliki parameter pemutakhiran magnitudo 7,7. Pusat gempa berada di laut, sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo, NTT, dengan kedalaman 15 kilometer. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB pada Minggu (16/8/2026), sebanyak 53 orang meninggal dunia dan 135 orang mengalami luka-luka.
“Kami Komisi V DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan khususnya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saat ini semua pihak harus bersinergi mempercepat evakuasi sekaligus memastikan bantuan logistik segera sampai kepada seluruh masyarakat terdampak,” kata Edi Purwanto.
Edi menegaskan, distribusi bantuan harus dilakukan berdasarkan kebutuhan di setiap lokasi pengungsian. Selain makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan pakaian, pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan khusus bagi bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan.
“Jangan sampai bantuan menumpuk di satu titik, sementara masyarakat di desa-desa yang sulit dijangkau belum mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jalur distribusi utama maupun alternatif harus segera dipastikan, termasuk dengan dukungan transportasi udara dan laut apabila akses darat belum dapat dilalui,” tegasnya.
Selain penanganan darurat, Edi mendorong percepatan pendataan dan pemetaan kerusakan secara menyeluruh. Pendataan tersebut harus mencakup rumah warga, jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan air bersih, fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, serta fasilitas publik lainnya sebagai dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Penanganan tidak boleh hanya berfokus pada rumah warga. Jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, jaringan air bersih, dan infrastruktur publik lainnya harus segera dipulihkan karena menjadi penopang aktivitas masyarakat sekaligus menentukan kelancaran distribusi bantuan,” ujarnya.
Edi juga meminta kementerian dan lembaga terkait segera membuka akses menuju wilayah yang terputus serta menyiapkan langkah penanganan sementara agar kegiatan evakuasi dan penyaluran logistik tidak terhambat.
Di sisi lain, legislator dari Daerah Pemilihan Jambi tersebut mengapresiasi langkah cepat BNPB, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, relawan, dan seluruh unsur SAR yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban. Helikopter, drone, serta KN SAR Puntadewa juga telah dikerahkan untuk mendukung operasi kemanusiaan di wilayah terdampak.
“Setiap waktu sangat berarti. Pencarian korban, perawatan masyarakat yang terluka, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan pembukaan akses harus berjalan bersamaan. Pemerintah harus hadir secara cepat, terkoordinasi, dan memastikan tidak ada satu pun wilayah terdampak yang terabaikan,” pungkasnya.
