MALAM Minggu, 27 Oktober 1928, di Jalan Kramat Raya 106, Batavia. Rapat pertama Kongres Pemuda II baru saja selesai di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond. Para peserta beranjak pulang, tetapi tidak semua. Di Indonesische Clubgebouw—rumah indekos yang menjadi markas PPPI—beberapa pemuda masih terjaga. Mereka bukan sedang berdiskusi tentang masa depan bangsa dengan semangat membara. Mereka sedang bekerja: menyusun agenda, memeriksa undangan, menghitung sisa uang, dan memikirkan apa yang harus dilakukan jika besok ada pembicara yang tidak datang.
Sebab, sehari sebelum ikrar dibacakan, persiapan Kongres Pemuda II tidak sepenuhnya mulus. Seorang sejarawan Belanda bahkan mencatat bahwa kongres itu “slecht voorbereid en georganiseerd” —kurang persiapan dan kurang terorganisasi. Bahkan, penyusun P.P.O. menyebutnya “een onbelangrijk jeugdcongres”—sebuah kongres pemuda yang tidak penting. Catatan itu keras, tetapi ia membuka jendela pada kenyataan H-1: bahwa malam sebelum Sumpah Pemuda bukanlah malam yang tenang, melainkan malam penuh ketegangan, kekurangan, dan keputusan-keputusan kecil yang menentukan segalanya.
Pembicara yang Berhalangan, Agenda yang Harus Diselamatkan
Salah satu dinamika paling konkret di H-1 adalah absennya tokoh-tokoh yang diandalkan. Pada 27 Oktober 1928, panitia mengumumkan bahwa Ki Hajar Dewantara, Direktur Taman Siswa, tidak bisa hadir ke Batavia karena kesibukannya mengurus Taman Siswa. Kabar buruk tidak berhenti di situ: Mr. Soenario juga dikabarkan sakit sehingga dikhawatirkan tidak bisa menghadiri kongres.
Padahal, rapat kedua—yang dijadwalkan pagi 28 Oktober di Gedung Oost-Java Bioscoop—dirancang untuk membahas pendidikan. Ki Hajar Dewantara adalah sosok sentral dalam tema itu. Tanpa dia, panitia harus mencari pengganti, atau setidaknya memastikan bahwa Poernomowoelan dan Sarmidi Mangunsarkoro—dua pembicara dari Taman Siswa yang tersisa—bisa mengisi kekosongan itu. Di sinilah Soegondo Djojopoespito bekerja bukan sebagai orator, melainkan sebagai manajer krisis: memastikan bahwa agenda tetap berjalan meskipun bintang utamanya tidak hadir.
Tiga Puluh Intelijen di Tengah Persiapan
Ketegangan H-1 tidak hanya datang dari kekurangan teknis. Ia datang dari pengawasan politik yang nyaris tak terlihat tetapi selalu terasa. Menurut penuturan staf Museum Sumpah Pemuda, dalam Kongres Pemuda II “di antara para peserta ternyata juga disisipi sekira 30 anggota intelijen Pemerintah Hindia-Belanda” . Jumlah itu jauh lebih banyak dibandingkan Kongres Pemuda I, yang hanya melibatkan 5–10 intelijen.
Izin kongres pun tidak mudah diperoleh. Pemerintah kolonial mensyaratkan agar kongres “boleh digelar tapi harus ada intel yang mengawasi”. Artinya, sejak H-1, panitia sudah tahu bahwa setiap gerak-gerik mereka sedang diperhatikan. R. Soeharto—pemuda yang turut mempersiapkan kongres dan kelak menjadi dokter pribadi Soekarno—menggambarkan suasana itu dengan kalimat yang singkat namun menusuk: “Semua tegang karena Belanda terus mengawasi selama 24 jam.” .
Ketegangan ini punya konsekuensi langsung pada keputusan-keputusan H-1. Ketika W.R. Supratman hendak memperdengarkan “Indonesia Raya” pada malam penutup, Soegondo harus memutuskan apakah liriknya boleh dinyanyikan atau tidak. Keputusan yang diambil—hanya instrumental, tanpa lirik—bukanlah keputusan yang lahir pada malam itu saja. Ia adalah hasil dari pembacaan situasi yang dilakukan sejak H-1: menghitung risiko, membaca pergerakan intelijen, dan memilih jalan yang paling aman agar kongres tidak dibubarkan sebelum ikrar dibacakan.
Amir Sjarifuddin: Bendahara yang Menjaga “Pintu Terakhir”
Di tengah semua ketegangan itu, Amir Sjarifuddin Harahap—Bendahara Kongres dari Jong Bataks Bond—bukan hanya mengurus uang. Menjelang kongres, ketika Mohammad Yamin merancang rumusan Sumpah Pemuda, ia terlebih dahulu meminta persetujuan Amir serta Ketua Kongres, Soegondo Djojopuspito. Sejarawan Asvi Warman Adam menegaskan bahwa “peran Amir cukup menentukan Kongres Pemuda II, meski hanya menyetujui rumusan itu” .
Bayangkan posisi Amir di H-1. Ia adalah penjaga pintu terakhir sebelum rumusan itu dibawa ke mimbar. Ia harus memastikan bahwa rumusan itu tidak melampaui batas anggaran politik—bahwa kata-katanya cukup kuat untuk menyatukan, tetapi tidak cukup provokatif untuk memberi alasan kepada Belanda membubarkan kongres. Ia juga harus memastikan bahwa uang yang tersisa cukup untuk membiayai rapat ketiga di Kramat 106, termasuk listrik, kursi, dan konsumsi bagi para utusan yang datang dari luar kota.
Sie Kong Lian: Tuan Rumah yang Menanggung Risiko
Dan di atas semua itu, ada Sie Kong Lian—seorang peranakan Tionghoa, pedagang kasur, yang rumahnya menjadi titik pusat persiapan. Sejak para pemuda itu mulai berkumpul di Kramat 106, risiko itu tidak hanya ditanggung oleh mereka, tetapi juga oleh Sie Kong Lian. BBC mencatat bahwa “berkumpulnya para pemuda menimbulkan risiko bagi mereka maupun sang pemilik rumah kos”, karena “para intel pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu gencar mengawasi gerakan pembangkangan”.
Kurator Museum Sumpah Pemuda, Eko Septian Saputra, menggambarkan pilihan yang dihadapi Sie Kong Lian dengan kata-kata yang sederhana: “Seandainya itu Sie Kong Lian sudah merasa membahayakan dirinya, mungkin dia inisiatif, diusir saja para pemuda itu, tapi ternyata tidak kan, nyatanya Sie Kong Lian memberi ruang buat para pemuda untuk tinggal, berdiskusi, dan semuanya leluasa begitu saja.” .
Pada H-1, keputusan itu diuji. Rumahnya sedang dipenuhi pemuda yang diketahui sedang diawasi oleh tiga puluh intelijen. Ia bisa saja meminta mereka pergi. Ia tidak melakukannya. Rumahnya tetap terbuka, dan di dalamnya, pada malam 27 Oktober itu, agenda kongres disusun, rumusan diperiksa, dan kekurangan-kekurangan ditambal sebisanya.
Epilog: Malam yang Tidak Sempurna, tetapi Cukup
Pada pagi 28 Oktober 1928, seperti yang dikenang R. Soeharto, suasana di ruang makan Kramat 106 “tak seperti biasanya”. “Tak ada diskusi serius atau canda” ; “hampir semua pemuda yang ada di gedung itu tenggelam dalam pikiran masing-masing” , sibuk memikirkan kongres yang akan digelar.
Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi sejarah. Mereka hanya tahu bahwa persiapan mereka tidak sempurna: ada pembicara yang absen, ada intelijen yang mengawasi, ada uang yang harus dihitung ulang, dan ada rumusan yang harus disetujui oleh orang-orang yang berbeda pendapat. Tetapi justru di dalam ketidaksempurnaan itulah Sumpah Pemuda lahir—bukan sebagai hasil dari sebuah rencana yang rapi, melainkan sebagai hasil dari kerja keras di menit-menit terakhir, dari keberanian mengambil keputusan di tengah ketidakpastian, dan dari kesediaan untuk tetap melangkah meskipun segalanya belum siap
