Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan yang juga Anggota Panja Revitalisasi Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Komisi IX DPR RI Imam Suroso mengimbau kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar dapat menyediakan tenaga pelatih, baik PNS atau non PNS, untuk membantu Kementerian Ketenagakerjaan.
Baca: BLK di Pesantren Diharapkan Efektif Tingkatkan SDM
“Karena percuma saja kita mempunyai 305 Balai Latihan Kerja kalau jumlah tenaga instrukturnya kurang. Dengan kondisi ini maka upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran juga menjadi tidak maksimal. Padahal kita bertekad mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia," ucap Imam disela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Panja Revitalisasi Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Komisi IX DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, belum lama ini.
Imam menegaskan, Kementerian PAN-RB dan Kemnaker harus dapat menyiapkan kebutuhan tenaga instruktur secepatnya guna menutupi jumlah kekurangan yang diperlukan. “Sebab kalau tenaga pelatih tersebut tidak segera kita siapkan, maka kasihan para pengangguran itu. Tetapi kalau mereka memiliki keterampilan, maka ia dapat berwirausaha sendiri dengan mengembangkan kemampuannya,” ucap politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Dalam Kunspek ke Jateng ini, Tim Panja Revitalisasi Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Komisi IX DPR RI meninjau secara langsung kegiatan pelatihan yang diberikan oleh Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang. Pada kesempatan itu, Imam memuji hasil kinerja yang telah dilakukan oleh BBPLK Semarang. Ia juga menyatakan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga instruktur di BBPLK Semarang sudah sangat baik.
"Para peserta di BBPLK Semarang sendiri berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nantinya, kekurangan 5 ribu tenaga pelatih atau instruktur bisa diambil dari mereka yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan di BBPLK Semarang ini," imbuh legislator dapil Jateng III itu.
Ia juga menyampaikan, Komisi IX DPR RI akan terus mengawasi dan mendukung kebutuhan anggaran yang diperlukan pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. “BLK harus dihidupkan kembali, termasuk BBPLK Semarang. Kita mempunyai 21 BLK percontohan milik Kemnaker dan semua itu harus dioptimalkan. Begitu pula BLK yang ada disetiap kabupaten dan kota juga harus diberdayakan, salah satunya yakni dengan memberikan tenaga instruktur yang memiliki SDM yang baik,” tandasnya.
Baca: Jokowi Minta Lulusan BLK, SMK, Politeknik Matangkan Keahlian
Seperti diketahui, saat ini pemerintah memang tengah berupaya untuk meningkatkan dan meremajakan kembali infrastruktur BLK yang ada, baik dari segi sarana maupun prasarananya. Pada tahun 2019 ini alokasi anggaran Kemnaker meningkat sebesar Rp 1,7 triliun, menjadi Rp 5,785 triliun. Sebelumnya pada 2018 anggaran Kemnaker hanya Rp 3,991 triliun. Anggaran itu nantinya akan difokuskan kepada pembangunan SDM.
