Minut, Gesuri.id - Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan. Hingga kini, puluhan ribu galon air telah disalurkan ke berbagai wilayah, terutama kawasan kepulauan serta desa-desa di Kecamatan Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur.
“Sudah puluhan ribu galon yang kami salurkan di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Utara, lebih khusus di wilayah-wilayah yang sangat terdampak, termasuk kepulauan, Wori, Likupang Barat, dan Likupang Timur,” ungkap Joune, Kamis (22/10/2026).
Joune menjelaskan, distribusi bantuan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Pasalnya, dampak kekeringan tidak dirasakan secara merata di seluruh wilayah Minut. Sejumlah kawasan di bagian selatan masih memiliki ketersediaan air yang relatif memadai, sementara wilayah lain membutuhkan penanganan lebih intensif.
Ia memastikan, pemerintah kabupaten terus berupaya menjangkau masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Namun, kelancaran penyaluran bantuan juga membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat penerima.
*Jaringan PDAM Berfungsi, Distribusi Terkendala Jarak*
Joune mengatakan, kendala penyaluran air bersih bukan disebabkan oleh kerusakan jaringan pipa distribusi milik perusahaan daerah air minum (PDAM). Berdasarkan kondisi di lapangan, jaringan pipa dinilai masih berfungsi dengan baik sehingga proses pengisian air ke mobil tangki dapat dilakukan tanpa hambatan berarti.
Persoalan utama justru terletak pada jarak antartitik distribusi yang berjauhan serta koordinasi di tingkat masyarakat yang belum optimal. Kondisi ini terkadang memunculkan kesalahpahaman, terutama ketika sebagian warga telah menerima bantuan, sementara warga lain di desa yang sama merasa belum terlayani.
Joune menegaskan, Pemkab Minut tidak pernah bermaksud membeda-bedakan masyarakat dalam penyaluran bantuan air bersih. Setiap permohonan dari wilayah yang membutuhkan akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Karena itu, ia meminta pemerintah desa mengambil peran aktif dalam mengoordinasikan kebutuhan warga. Langkah tersebut mencakup pendataan penerima, penentuan titik pengumpulan, hingga pengaturan distribusi agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
“Kalau berkoordinasi dengan pemerintah desa, penyalurannya akan lebih terorganisasi. Pemerintah desa bisa menyampaikan berapa banyak kebutuhan air dan di mana masyarakat harus berkumpul, sehingga bantuan dapat menjangkau seluruh warga secara merata,” jelasnya.
*Koordinasi Desa Dinilai Penting untuk Cegah Kesalahpahaman*
Joune mengakui, sebagian masyarakat menyampaikan permintaan bantuan secara langsung dan kebetulan berada di dekat titik pelayanan mobil tangki. Permintaan tersebut kemudian segera ditindaklanjuti. Namun, pola penyaluran seperti ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan apabila warga di lokasi lain belum menyampaikan kebutuhan melalui jalur koordinasi yang sama.
Menurutnya, koordinasi melalui pemerintah desa dapat membantu memastikan kebutuhan setiap wilayah tercatat dengan baik. Dengan demikian, petugas dapat mengatur prioritas dan distribusi berdasarkan jumlah warga yang membutuhkan, bukan semata-mata berdasarkan permintaan yang lebih dahulu diterima.
Ia juga memahami bahwa masyarakat memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan aspirasi, termasuk terkait kebutuhan air bersih. Meski demikian, koordinasi dengan pemerintah desa dinilai lebih efektif untuk memastikan laporan kebutuhan terdata dan proses penyaluran berlangsung tertib.
Pemkab Minut berharap keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat dapat memperlancar distribusi bantuan, sekaligus meminimalkan kesalahpahaman di tengah warga. Dengan koordinasi yang lebih terorganisasi, bantuan air bersih diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat terdampak sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
