Jakarta, Gesuri.id - Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumedang yang juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumedang, Heti Andorina, S.Sos., M.M., mendorong generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam meningkatkan literasi digital, menangkal hoaks, mengawasi kebijakan publik, serta mengembangkan inovasi teknologi berbasis kebutuhan masyarakat desa.
Menurutnya, Karang Taruna perlu bertransformasi menjadi wadah pemberdayaan pemuda yang mampu memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab.
“Karang Taruna hari ini bukan lagi sekadar panitia 17-an. Sesuai Permensos 9/2025, Karang Taruna adalah penyelenggara kesejahteraan sosial. Jejak langkahnya di digital harus jadi 3 peran,” kata Heti, Jumat (23/10/2026).
Heti yang juga menjabat Ketua Karang Taruna Kabupaten Sumedang itu menilai, Karang Taruna memiliki posisi strategis untuk menjadi penggerak literasi digital hingga tingkat desa, RT, dan RW. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui edukasi penggunaan internet yang aman, pengenalan etika berkomunikasi di ruang digital, serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam memeriksa kebenaran informasi.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menggelar kelas cakap digital secara rutin di balai desa. Kegiatan tersebut dapat membekali masyarakat dengan kemampuan membedakan informasi palsu, melindungi data pribadi, dan menghindari penyebaran tautan penipuan.
Heti mencontohkan, Karang Taruna di Kabupaten Sumedang dapat membuat konten edukasi melalui TikTok atau Reels mengenai pemeriksaan fakta bantuan sosial (bansos) dengan menggunakan bahasa Sunda agar mudah dipahami masyarakat setempat.
“Bikin Kelas Cakap Digital mingguan di balai desa: ajarkan warga cara bedakan hoaks, cara amankan data pribadi, etika komen,” ucapnya.
Selain literasi digital, Heti mendorong pemuda yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi untuk mengembangkan inovasi sederhana yang mendukung transparansi pemerintahan desa. Inovasi tersebut, antara lain, berupa dasbor anggaran desa terbuka yang menyajikan informasi APBDes secara mudah dipahami masyarakat serta chatbot pengaduan desa berbasis AI melalui WhatsApp.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi semacam itu dapat memperluas akses informasi publik sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan desa.
Di sisi lain, Heti menekankan pentingnya tanggung jawab dalam beraktivitas di ruang digital, terutama bagi pemuda yang ingin terlibat dalam dunia politik. Jejak digital, menurut gagasan yang disampaikannya, perlu menjadi perhatian karena aktivitas sosial dan komunikasi publik dapat memperlihatkan rekam jejak serta komitmen seorang pemuda dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Heti juga menyoroti pentingnya penguatan literasi digital yang diimbangi dengan literasi politik. Menurutnya, tingginya penggunaan internet di kalangan anak muda perlu diikuti kemampuan memverifikasi informasi dan memahami persoalan publik agar tidak mudah terpengaruh disinformasi, terutama menjelang pemilu dan pilkada.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan Karang Taruna adalah membangun kebiasaan menyaring informasi sebelum membagikannya. Pemuda juga dapat menggelar diskusi kepemudaan yang membahas persoalan di lingkungan sekitar, termasuk kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Gerakan Saring Sebelum Sharing,” menjadi salah satu prinsip yang ditekankan dalam upaya membangun budaya digital yang bertanggung jawab.
Literasi politik, lanjut gagasan tersebut, juga dapat diterapkan melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Karang Taruna dapat mengadakan diskusi mengenai APBDes, mengundang KPU dan Bawaslu tingkat kecamatan untuk memberikan pendidikan politik, serta mengajak warga memahami visi dan misi calon pemimpin berdasarkan program dan kebijakannya.
“Jangan ajarkan politik teori. Ajarkan politik praktis,” ujarnya.
Karang Taruna juga dapat berperan sebagai pusat informasi dan pemeriksa fakta di tingkat desa. Ketika muncul kabar mengenai bantuan sosial atau kebijakan pemerintah yang belum jelas kebenarannya, pemuda dapat melakukan konfirmasi kepada instansi terkait sebelum menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi penyebaran hoaks sekaligus mencegah informasi yang menyesatkan memicu konflik di tengah masyarakat.
Dalam gagasannya mengenai Digital Citizenship dan Critical Tech Adoption, Heti menempatkan pemuda bukan sekadar sebagai pengguna teknologi, melainkan warga negara digital yang memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya.
Semangat tersebut dikaitkan dengan nilai Sumpah Pemuda 1928 yang menyatukan bangsa melalui kesadaran akan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Di era digital, semangat persatuan itu dapat diwujudkan melalui komunikasi yang santun, penolakan terhadap hoaks yang memecah belah, serta pemanfaatan teknologi untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
“Satu Bahasa (bahasa yang santun di digital), Satu Bangsa (lawan hoaks yang memecah belah), Satu Tanah Air (bangun Indonesia dari desa lewat digital),” jelasnya.
Heti juga mengingatkan bahwa penggunaan teknologi perlu dilakukan secara kritis. Tidak semua aplikasi atau layanan digital harus digunakan tanpa mempertimbangkan manfaat dan risikonya bagi masyarakat.
Salah satu contohnya adalah menghindari penggunaan aplikasi pinjaman online ilegal untuk mendukung modal usaha Karang Taruna, meskipun layanan tersebut gencar dipromosikan melalui media sosial.
Dalam membangun etika digital, Karang Taruna juga didorong mengedepankan kearifan lokal, kesetiakawanan sosial, dan sikap nonpartisan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Pemuda diharapkan mampu menyampaikan kritik berbasis data tanpa menyerang pribadi, serta mengembangkan kampanye digital yang mendorong interaksi sehat di tengah masyarakat.
Selain itu, teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas partisipasi publik dalam pembangunan. Karang Taruna, misalnya, dapat membantu menyiarkan musyawarah desa secara langsung melalui media sosial agar warga yang berada di luar daerah tetap dapat mengikuti pembahasan dan menyampaikan masukan.
Pemuda juga dapat mengembangkan produk digital yang mendukung perekonomian desa, seperti marketplace hasil pertanian, serta inovasi pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat.
Sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Sumedang, Heti Andorina menawarkan visi dan misi yang selaras dengan arah pembangunan pemerintah untuk mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan daya saing pemuda, mulai dari tingkat desa dan kecamatan hingga Kabupaten Sumedang secara umum.
Ia menempatkan Karang Taruna sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas, memperluas partisipasi sosial, dan melahirkan gagasan inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, pemuda tidak hanya dituntut aktif di media sosial, tetapi juga perlu mampu menerjemahkan gagasan menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.
“Politikus dari Karang Taruna yang ideal bukan yang paling banyak follower, tapi yang paling bisa menerjemahkan Permensos 9/2025 ke aksi digital,” ungkapnya.
Gagasan itu menegaskan bahwa keberhasilan pemuda di era digital tidak semata-mata diukur dari popularitas di dunia maya, melainkan dari kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat transparansi, dan mendorong partisipasi publik.
“Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat, tapi kerjanya di Ruang Digital,” tuturnya.
Melalui penguatan literasi digital, pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan, Karang Taruna diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai wadah pengembangan generasi muda yang berkepribadian, berpengetahuan, dan terampil menghadapi tantangan era kecerdasan buatan.
Ikuti rangkaian publikasi Sumpah Pemuda ini dan sambut Merah Muda Fest pada 25 Oktober 2026. Mari lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjadi bagian dari Millennium Public Pulse 28 pada 28 Oktober 2028. Informasi lebih lanjut mengenai acara dapat diakses melalui merahmudafest.com.
