Cilacap, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Cilacap Taufik Nurhidayat mengatakan, pendidikan politik bagi perempuan untuk mendorong partisipasi, berkontribusi dan ikut membentuk arah kebijakan khususnya kader perempuan di Kabupaten Cilacap.
Baca: Rapor Merah 4 Tahun Gubernur Anies Sudah Tepat
Menurut Taufik, keterlibatan perempuan dinilai belum cukup, meski kursi legislatif di Cilacap sudah mewakili 40% atau 4 kader perempuan dan 10 kursi yang ada.
Sehingga, lanjutnya, keberadaan kader perempuan diharapkan tidak hanya jadi penonton, melainkan menjadi perempuan yang terjun aktif ikut di dalamnya termasuk berpartisipasi dalam pembentukan regulasi dan kebijakan Pemerintah.
Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan bekal pendidikan politik perempuan di seluruh tingkatan, dimulai dari tingkat DPC, tingkat PAC Kecamatan, hingga ranting di desa.
“Kader perempuan PDI Perjuang meneruskan cita-cita RA Kartini, PDI Perjuangan sudah bisa melahirkan kader bernama Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua DPR, dan Presiden ke lima dari kader perempuan PDI Perjuangan bernama Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini menjadi sebuah kebanggaan, dan bisa menjadi inspirasi buat kita, dan masih banyak kader lain seperti Puan Maharani yang akan muncul di Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mendukung jika Puan Maharani ikut serta dalam Pemilu mendatang, namun menurutnya kewenangan rekomendasi ada pada Ketua Umum siapa nantinya yang akan dipilih.
“Kewenangan rekomendasi mutlak dari Ketua Umum PDI Perjuangan, dan struktur parti di Cilacap DPC, PAC, Ranting, kader dan semua anggota dalam barisan banteng, taat dan komando satu barisan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri,” ujarnya.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sri Ruhyati menyampaikan pendidikan politik bagi perempuan juga sebagai upaya membangkitkan semangat perempuan di struktur PDI Perjuangan, untuk ikut terjun bersama dengan kader yang lain.
Baca: Ahok Masuk Hutan Mangrove di Jawa Tengah, Lakukan Ini..
Menurutnya, pendidikan politik diberikan tidak hanya untuk kaum lelaki, tetapi perempuan juga perlu dibekali pendidikan politik yang diharapkan 30% keterlibatan perempuan bisa terpenuhi. Selain itu, sarana ini juga bisa untuk memberikan penambahan suara di masing-masing tingkatan.
“Tujuannya ketika perempuan berhasil ikut peran dalam pengambilan keputusan di masing-masing tingkatan, sehingga terlibat dalam pemikiran hak-hak perempuan seperti kesetaraan yang selama ini belum maksimal,” ujar Sri Ruhyati usai kegiatan yang digelar, Sabtu (16/10) malam. Dilansir dari serayunews.
