RUMAH indekos di Jalan Kramat Raya 106, Batavia, pada suatu malam di bulan Oktober 1928. Di ruang tamu yang sederhana, beberapa pemuda duduk melingkar, berbicara dengan suara pelan. Mereka bukan sedang membahas puisi atau filsafat. Mereka sedang membahas susunan acara kongres, pembagian tugas, dan siapa yang akan berbicara di sesi mana. Namun, di sudut ruangan, atau mungkin di beranda, atau bahkan di rumah seberang, ada orang-orang yang tidak mereka kenal—atau yang mereka kenal tetapi tidak mereka percayai—yang mendengarkan, mencatat, dan melaporkan setiap gerak-gerik mereka.
Inilah kenyataan yang harus dihadapi para pemuda menjelang Kongres Pemuda II. Mereka tidak hanya berjuang melawan perbedaan pendapat di antara mereka sendiri. Mereka juga berjuang melawan tiga puluh pasang mata yang sengaja disusupkan untuk mengawasi mereka. Menurut penuturan staf Museum Sumpah Pemuda, dalam Kongres Pemuda II “di antara para peserta ternyata juga disisipi sekira 30 anggota intelijen Pemerintah Hindia-Belanda” . Mereka bertugas “mencegah kongres mengarah ke aksi kemerdekaan Republik Indonesia” .
Jumlah itu bukanlah angka yang kecil. Pada Kongres Pemuda I, intelijen yang terlibat diperkirakan hanya 5 hingga 10 orang. Namun, pada Kongres Pemuda II, jumlahnya melonjak menjadi “30 lebih” . Lonjakan itu bukan tanpa alasan. Pemerintah kolonial Belanda “khawatir para pemuda nantinya menuntut kemerdekaan” . Mereka telah melihat bagaimana Kongres Pemuda I—meskipun tidak menghasilkan ikrar—telah “menyemai benih-benih persatuan” yang mereka anggap berbahaya. Kini, mereka tidak ingin kecolongan lagi.
PID: Mesin Pengawasan yang Tak Pernah Tidur
Tiga puluh intelijen itu bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah bagian dari Politieke Inlichtingen Dienst (PID)—dinas intelijen politik Hindia Belanda yang dibentuk pada 6 Mei 1916. Fungsi utama PID adalah “melakukan pengawasan organisasi dan tokoh pergerakan secara ketat” . Mereka tidak hanya mengawasi dari kejauhan. “Agen-agen PID kerap disusupkan dalam segala macam rapat politik” , dan “bahkan, acara selamatan atau sunatan pun harus seizin mereka” .
Bagi para pemuda yang sedang mempersiapkan kongres, kehadiran PID bukanlah hal baru. Sejak Kongres Pemuda I, “kegiatan pemuda dan ‘bangsa pribumi’ diawasi dengan ketat oleh PID” . Bahkan W.R. Supratman—yang kelak menciptakan “Indonesia Raya”—“mengurangi pertemuannya dengan para pemuda dan juga tugas kewartawanannya” karena tekanan pengawasan itu . Ia sadar bahwa setiap gerak-geriknya sedang diperhatikan.
Dalam rapat-rapat persiapan, “petugas PID yang juga hadir biasanya sangat mengganggu rapat-rapat pemuda dengan tegoran-tegorannya” , kenang R. Soeharto . Mereka tidak hanya diam dan mencatat. Mereka menegur, menginterupsi, dan menciptakan suasana yang membuat para pemuda merasa tidak pernah benar-benar bebas. Salah satu contohnya terjadi pada rapat ketiga Kongres Pemuda II, ketika “petugas PID menyela rapat” dan “mengancam mengeluarkan peserta rapat di bawah usia 18 tahun karena mendengar perkataan ‘kemerdekaan’” .
Izin yang Mahal: Kongres Boleh, tetapi Harus Diawasi
Pengawasan itu bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Sejak awal, panitia Kongres Pemuda II harus meminta izin kepada pemerintah kolonial. Dan izin itu tidak diberikan dengan cuma-cuma. “Syaratnya itu, kongres boleh digelar tapi harus ada intel yang mengawasi” , kata staf Museum Sumpah Pemuda . Dengan kata lain, kehadiran tiga puluh intelijen itu adalah harga yang harus dibayar agar kongres bisa berlangsung.
Ini adalah kompromi yang pahit. Para pemuda itu tahu bahwa dengan menerima syarat tersebut, mereka memberikan akses kepada musuh untuk melihat dari dekat apa yang sedang mereka rancang. Namun, mereka juga tahu bahwa tanpa izin, kongres tidak akan pernah terjadi. Mereka memilih jalan tengah: mengizinkan pengawasan, tetapi berusaha mengelabui pengawasan itu.
Strategi Para Pemuda: Mengelabui Tiga Puluh Pasang Mata
Di sinilah letak kecerdikan para pemuda 1928. Mereka tidak hanya pasrah diawasi. Mereka merancang strategi untuk mengurangi dampak pengawasan itu. Salah satu strategi yang paling mencolok adalah keputusan untuk menggunakan tiga tempat berbeda untuk tiga rapat kongres.
Rapat pertama digelar di Katholieke Jongenlingen Bond, rapat kedua di Oost Java Bioscoop, dan rapat ketiga—yang menjadi puncak—di Indonesische Clubgebouw di Kramat Raya 106. Menurut pegiat sejarah Nur Setiawan, alasan di balik keputusan ini adalah “untuk menghindari intelijen Belanda” . “Karena saat zaman Belanda pertemuan seperti kongres yang dilakukan oleh bumiputera untuk menyuarakan kemerdekaan dianggap subversif sehingga PPPI menggelar di tiga tempat yang beda untuk mengelabuhi intelijen,” tuturnya .
Dengan memindahkan lokasi, para pemuda itu memaksa intelijen untuk terus bergerak, memecah konsentrasi mereka, dan menciptakan ketidakpastian tentang di mana rapat berikutnya akan digelar. Ini bukan strategi yang menjamin kebebasan sepenuhnya, tetapi setidaknya memberi ruang bagi para pemuda untuk bernapas, untuk berbicara lebih bebas di sela-sela pengawasan, dan untuk menjaga agar keputusan-keputusan penting tidak selalu jatuh ke telinga musuh.
Strategi lain terlihat dalam cara mereka menyusun naskah dan pidato. Pada Kongres Pemuda I, Mohammad Tabrani—ketua kongres saat itu—telah “menyaring dan menyeleksi seluruh naskah pidato yang akan disampaikan” dan bahkan “menawarkan bantuan kepada pejabat intelijen Visbeen: ia akan menyerahkan salinan naskah pidato yang telah ia seleksi sebelumnya” . Taktik itu “berhasil” karena “Visbeen tidak menyadari bahwa dirinya telah dikelabui” . Pada Kongres Pemuda II, pola serupa kemungkinan diterapkan: menampilkan wajah yang “aman” di depan intelijen, sementara gagasan-gagasan yang lebih radikal disampaikan secara lisan dan terbatas.
Ketegangan yang Mempengaruhi Persiapan
Pengawasan tiga puluh intelijen itu bukanlah sekadar latar belakang yang tidak berpengaruh. Ia mempengaruhi setiap keputusan yang diambil dalam persiapan. Ketika panitia memilih pembicara, mereka harus mempertimbangkan: apakah orang ini akan memancing reaksi PID? Ketika mereka menyusun agenda, mereka harus bertanya: apakah topik ini terlalu berbahaya? Ketika mereka memutuskan untuk memperdengarkan “Indonesia Raya”, mereka harus memilih: apakah liriknya dinyanyikan atau tidak? Dan keputusan yang diambil—hanya instrumental, tanpa lirik—adalah keputusan yang lahir langsung dari kesadaran akan pengawasan itu .
R. Soeharto menggambarkan suasana itu dengan singkat: “Semua tegang karena Belanda terus mengawasi selama 24 jam” . Kegiatan kongres “dihadiri oleh perwakilan dari organisasi kepemudaan, unsur partai politik, perwakilan anggota Volksraad bahkan utusan dari pemerintah Hindia Belanda yaitu Dr. Pilper dan Van der Plas” . Pengawasan itu tidak hanya dari luar, tetapi dari dalam—duduk di antara para peserta, mendengarkan setiap kata, dan mencatat setiap gerakan.
Epilog: Malam yang Diraih dengan Susah Payah
Pada malam 28 Oktober 1928, ketika Soegondo Djojopoespito membacakan keputusan kongres dan W.R. Supratman menggesek biolanya, tiga puluh intelijen itu masih ada di sana. Mereka mendengarkan. Mereka mencatat. Mereka mungkin “diam bengong” , seperti yang dikenang Soeharto, “mungkin karena tidak dapat menangkap dengan cepat maknanya, mungkin juga karena ikut terharu” .
Namun, malam itu tetap terjadi. Ikrar itu tetap diucapkan. Tiga puluh pasang mata tidak cukup untuk menghentikan apa yang telah dirancang oleh puluhan tangan dan pikiran. Para pemuda itu membayar harga pengawasan dengan kompromi, dengan kehati-hatian, dan dengan keberanian untuk tetap melangkah meskipun setiap langkah mereka diperhatikan. Mereka membuktikan bahwa persatuan tidak bisa dibendung hanya dengan tiga puluh intelijen—bahwa gagasan tentang Indonesia lebih kuat daripada senjata pengawasan kolonial.
