Jakarta, Gesuri.id – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Erma Susanti menegaskan komitmennya memperjuangkan akses kemandirian bagi penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia melalui kegiatan sosialisasi bertema Peran Kepahlawanan di Era Modern yang digelar di Kota Blitar, Sabtu (29/11/2025).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kader memastikan politik kerakyatan hadir secara nyata di tengah masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Pesan Ibu Megawati sangat tegas. Politik tidak boleh berhenti sebagai slogan. Politik harus hadir dalam bentuk kerja, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan,” ujar Erma.
Ia menilai penyandang disabilitas dan warga lanjut usia sebenarnya memiliki kapasitas untuk mandiri. Mereka aktif mencari akses pelatihan, permodalan, hingga peluang usaha, namun kerap terhambat oleh kurangnya fasilitas penunjang.
“Banyak dari mereka punya kemampuan dan kemauan. Yang mereka butuhkan itu akses, bukan belas kasihan,” tegasnya.
Erma menambahkan bahwa PDI Perjuangan memandang gerakan kemandirian disabilitas sebagai kekuatan sosial yang harus didukung serius, termasuk melalui peran dunia usaha membuka kesempatan kerja yang inklusif.
“Mereka punya skill dan kompetensi yang tidak kalah. Dunia kerja seharusnya memberi kesempatan yang setara,” lanjut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu.
Instruksi Megawati dalam surat No. 330/DPP-PDI Perjuangan tertanggal 25 November 2025 juga menegaskan seluruh struktur partai—dari DPP hingga anak ranting—harus aktif turun ke masyarakat, terutama saat terjadi bencana atau kondisi darurat sosial. Bentuknya meliputi pelayanan sosial, pendampingan warga pra-sejahtera, hingga kerja-kerja kemanusiaan.
Kader di lembaga pemerintahan pun didorong memperjuangkan kebijakan publik yang menjamin hak dasar rakyat: pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, hingga lingkungan hidup berkelanjutan.
Erma memastikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim siap memperkuat fungsi pengawasan agar kebijakan pro-rakyat dijalankan secara konsisten.
“Instruksi ini menjadi energi baru bagi kami. Rakyat ingin merasakan kehadiran negara, dan itu adalah tanggung jawab kami untuk memastikan,” pungkasnya.
