Jakarta, Gesuri.id - Kepahlawanan perempuan tidak selalu hadir melalui pertempuran bersenjata atau pengorbanan fisik di medan perang.
Ia juga hadir melalui keberanian menyuarakan kebenaran, memperjuangkan pendidikan, melawan diskriminasi, mempertahankan hak masyarakat kecil, merawat perdamaian, menjaga lingkungan dan membangun solidaritas sosial.
Seringkali peran perempuan tak terlihat. Ia bekerja dalam ruang-ruang yang tidak selalu mendapatkan pengakuan sejarah seperti ruang pendidikan dan pengasuhan keluarga, asisten rumah tangga, buruh migran, relawan bencana, penggerak akar rumput, komunitas, organisasi sosial, lembaga pendidikan, gerakan masyarakat sipil, hingga ruang pengambilan keputusan politik.
Dalam konteks sejarah Indonesia, kepahlawanan perempuan dapat dilihat melalui perjuangan tokoh-tokoh seperti Cut Nyak Dien, R.A. Kartini, Nyai Walidah Dahlan, Dewi Sartika, Rohana Kudus, Malahayati dan Martha Christina Tiahahu. Mereka memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan memiliki beragam bentuk dan ruang pengabdian. Cut Nyak Dien merepresentasikan keberanian melawan kolonialisme, Kartini memperjuangkan emansipasi dan pembebasan perempuan, Nyai Walidah Dahlan, memperjuangkan pendidikan yang inklusif dan setara, Dewi Sartika mengembangkan akses pendidikan bagi perempuan, Rohana Kudus memperjuangkan kemajuan perempuan melalui Pendidikan literasi dan dunia pers, sedangkan Malahayati dan Martha Christina Tiahahu menunjukkan keberanian mengankat senjata melawan penjajah dalam perjuangan kemerdekaan. Berbagai pengalaman tersebut menegaskan bahwa kepahlawanan perempuan tidak memiliki satu wajah, melainkan hadir melalui perjuangan fisik, intelektual, pendidikan, sosial, dan kebudayaan.
Di era krisis demokrasi saat ini yang ditandai dengan penurunan etika penyelenggara negara, menguatnya oligarki dan politik identitas serta polarisasi dan disinformasi digital, maka Perempuan harus hadir sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama transformasi sosial.
Transformasi kepahlawanan perempuan perlu diarahkan pada perjuangan menghadapi kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, kekerasan berbasis gender, intoleransi, dan ketidakadilan sosial. Perempuan tidak cukup hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan, atau mungkin sebagai korban ketidakadilan struktural yang mengakibatkan berbagai bentuk kekerasan.
Misalnya, persoalan kebakaran hutan yang menjadikan perempuan dan anak sebagai kelompok rentan (korban), kenaikan harga BBM dan Sembako sampai pada persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai urusan internal keluarga semata, melainkan sebagai persoalan hak asasi manusia dan tanggung jawab negara. Demikian pula persoalan perkawinan anak, perdagangan manusia, diskriminasi pekerjaan, dan kekerasan seksual harus ditempatkan sebagai persoalan keadilan sosial yang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum.
Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase seribu hari pertama kehidupan merupakan contoh kebijakan yang menunjukkan pentingnya perjuangan panjang masyarakat membangun solidaritas kebangsaan, dalam mendorong perlindungan khususnya bagi Perempuan dan anak.
Tantangan Kepahlawanan Perempuan di Era Digital dan Politik Identitas
Perjuangan perempuan pada masa kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar untuk memperluas partisipasi, membangun jaringan solidaritas, dan menyebarkan gagasan keadilan. Namun, ruang digital juga menghadirkan berbagai bentuk kekerasan baru.
Perempuan yang aktif menyampaikan pendapat politik sering menghadapi serangan personal, pelecehan seksual daring, perundungan, penyebaran data pribadi, dan kampanye disinformasi. Kekerasan tersebut dapat membuat perempuan menarik diri dari ruang publik dan mengurangi keberanian mereka dalam menyampaikan kritik.
Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi digital belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan setara.
Selain itu, gerakan perempuan juga menghadapi tantangan politik identitas yang terkadang menggunakan simbol agama dan moralitas untuk membatasi partisipasi Perempuan. Karena itu, diperlukan penguatan literasi keagamaan yang kritis dan inklusif. Pemahaman agama harus dikembangkan melalui dialog, pengetahuan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Gerakan perempuan juga perlu memperkuat solidaritas lintas generasi. Pengalaman para pejuang perempuan terdahulu perlu diwariskan kepada generasi muda agar sejarah perjuangan tidak berhenti sebagai cerita seremonial.
Perjuangan perempuan tidak boleh terjebak dalam kompetisi identitas atau sekadar perebutan posisi politik. Orientasi utamanya harus tetap pada perubahan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi kehidupan Masyarakat berbangsa dan bernegara.
Agenda Strategis Perempuan menghadapi krisis Demokrasi
Untuk memperkuat peran kepahlawanan perempuan dalam menghadapi krisis demokrasi, diperlukan agenda gerakan yang terarah dan berkelanjutan.
* Pertama, memperkuat pendidikan politik perempuan. Pendidikan politik tidak cukup hanya mengajarkan mekanisme pemilihan umum, tetapi harus membangun kesadaran mengenai hak warga negara, konstitusi, supremasi hukum, kebijakan publik, dan pengawasan kekuasaan.
* Kedua, memperkuat organisasi dan solidaritas perempuan. Organisasi perempuan harus menjadi ruang konsolidasi gagasan, pertukaran pengalaman, dan pengembangan kepemimpinan. Solidaritas tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui kerja advokasi dan pendampingan masyarakat.
* Ketiga, mengembangkan kepemimpinan perempuan yang berintegritas. Perempuan yang berada dalam lembaga politik, pemerintahan, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil harus memiliki komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kepentingan publik.
* Keempat, membangun kerja sama lintas agama dan lintas identitas. Dalam masyarakat yang majemuk, gerakan perempuan perlu mengembangkan ruang kolaborasi yang melampaui perbedaan agama, suku, budaya, dan pilihan politik.
* Kelima, memperjuangkan kebijakan yang berorientasi pada keadilan substantif. Agenda tersebut mencakup penghapusan kekerasan berbasis gender, perlindungan pekerja perempuan, akses pendidikan yang setara, layanan kesehatan reproduksi yang memadai, perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.
* Keenam, mengembangkan dakwah keislaman yang transformatif. Dakwah tidak hanya berorientasi pada kesalehan individual, tetapi juga harus mendorong kesalehan sosial melalui perjuangan melawan kemiskinan, korupsi, kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan.
* Ketujuh, memperkuat peran perempuan dalam menjaga demokrasi digital. Perempuan harus memiliki akses terhadap teknologi, kemampuan literasi digital, serta perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan di ruang siber.
Agenda-agenda tersebut memerlukan dukungan negara, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, keluarga, dan komunitas lokal serta pers. Perjuangan keadilan tidak dapat dibebankan kepada perempuan semata. Laki-laki juga harus menjadi bagian dari gerakan bersama untuk membangun relasi sosial yang setara dan demokratis.
Di sinilah kepahlawanan perempuan menemukan relevansinya. Perempuan bukan hanya penjaga kehidupan keluarga, tetapi juga penjaga nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan kebangsaan. Mereka bukan hanya bagian dari sejarah perjuangan bangsa, melainkan juga penentu arah masa depan Indonesia.
Kepahlawanan perempuan pada akhirnya bukan hanya tentang mengenang jasa para tokoh masa lalu, melainkan melanjutkan perjuangan mereka untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif, setara, damai, bermartabat, bebas dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Sebab, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang hanya mengenang jasa para pahlawannya, melainkan bangsa yang mampu meneruskan nilai-nilai perjuangan mereka dalam kehidupan nyata.
Jakarta, 10 November 2026.
