Jakarta, Gesuri.id - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Kunjungan itu bertujuan menyerap aspirasi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (29/9/2025).
Sejumlah isu mengemuka, mulai dari keterbatasan tenaga kerja lokal, ketersediaan air baku, hingga perlindungan masyarakat adat.
Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan pentingnya memastikan suara masyarakat terdampak benar-benar terserap dalam forum tersebut.
"Saya ingin memastikan, apakah ada masyarakat yang terdampak pembangunan IKN hadir di sini? Kalau tidak ada, nanti kami akan mencarinya sendiri. Jangan sampai terkesan disembunyikan," tekannya dalam kesempatan yang sama.
Ia juga memaparkan sejumlah isu yang menjadi perhatian BAM.
Di antaranya persoalan pertanahan, hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan, keterbatasan kesempatan kerja bagi tenaga lokal, serta dinamika sosial-budaya akibat mobilisasi besar-besaran penduduk menuju IKN.
"Perlu ada langkah konkret, seperti mekanisme penyelesaian konflik agraria yang cepat dan berpihak kepada masyarakat, perlindungan hak adat, keseimbangan pembangunan dan lingkungan, serta peningkatan akses kerja bagi warga lokal," jelas Adian.
Adian menjelaskan, BAM DPR RI baru terbentuk sekitar 10 bulan lalu. Saat ini hanya memiliki 19 anggota. Padahal jumlah pengaduan ke DPR RI mencapai 5.000-6.000 kasus per tahun.
Ia mengungkap, pihaknya sedang mengusulkan perluasan kewenangan agar BAM dapat mengambil langkah mediasi penyelesaian konflik tanpa mengambil alih tugas komisi lain.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa Balikpapan sebagai kota penyangga utama IKN menghadapi berbagai dinamika langsung dari pembangunan tersebut.
Menurutnya, pembangunan IKN mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dan kebutuhan layanan publik di Balikpapan.
Mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dasar.
"Di sisi lain, lapangan kerja baru memang terbuka, namun masih ada kendala keterbatasan akses tenaga lokal dalam mengisi peluang tersebut," ucapnya.
Bagus juga menyoroti persoalan lingkungan, terutama pasokan air baku. Ia menyebut, baik Balikpapan maupun IKN sama-sama bergantung pada air hujan.
"Tidak ada sumber permanen yang mencukupi. Karena itu kami berpikir perlu ada solusi, misalnya penyambungan suplai air dari Sungai Mahakam."
"Harapan kami, terobosan ini bisa terealisasi dalam lima tahun ke depan dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat," urai Bagus.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak dapat lagi diperdebatkan.
Ia merujuk pada Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur kepastian dan kelanjutan pembangunan.
"Dengan adanya Perpres ini, kita sudah berada pada titik point of no return. Tidak ada lagi pilihan mundur," sebut Basuki.
Pada 2025, ujarnya, pemerintah akan memulai pemindahan ASN sebanyak 4.100 orang, dan hingga 2029 jumlahnya mencapai sekitar 9.500 ASN.
Baginya, infrastruktur dasar juga terus dikebut, seperti jalan tol menuju IKN yang tinggal 2,8 km tersisa.
Adapun masjid utama ditargetkan selesai November, serta kantor dan Istana Wakil Presiden pada Desember.
Selain pembangunan fisik, Otorita IKN juga menyiapkan masyarakat lokal agar terlibat dalam pembangunan.
Misalnya lewat pelatihan kuliner di Sepaku, renovasi Pasar Sepaku dengan melibatkan rembuk masyarakat, hingga program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), warga terdampak pembangunan juga mendapat kompensasi ganti rugi.
"Kami mohon doa, dukungan, dan masukan dari Bapak-Ibu sekalian. Kritik maupun saran akan kami terima sebagai bahan perbaikan," tutur Basuki.
Kunjungan kerja BAM DPR RI di Balikpapan ini dihadiri sejumlah pejabat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Forum ini diharapkan menjadi sarana menjembatani aspirasi masyarakat lokal dengan kebijakan nasional dalam pembangunan IKN.
