Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan pentingnya konsolidasi dan penguatan BUMN Karya pada periode 2024–2025 guna memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan efektif serta memberikan layanan publik yang unggul bagi masyarakat.
“Tahun 2024 menjadi periode konsolidasi bagi banyak BUMN karya, termasuk Nindya Karya dan Brantas Abipraya. Kinerja keduanya menunjukkan perkembangan yang patut dicatat, baik dari sisi pendapatan, laba maupun kapasitas mengamankan nilai tender dan portofolio proyek,” kata Adisatrya Suryo Sulisto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama jajaran direksi PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Penegasan tersebut muncul di tengah tantangan struktural yang dihadapi industri konstruksi nasional. Adisatrya menilai bahwa BUMN Karya bukan sekadar entitas bisnis, melainkan tulang punggung yang menopang percepatan pembangunan di berbagai wilayah. Karena itu, penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta kemampuan adaptasi industri menjadi agenda penting yang harus dijalankan agar pembangunan tidak tersendat.
RDP yang digelar Komisi VI DPR ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja BUMN, khususnya dalam memastikan pembangunan infrastruktur nasional tetap berada pada jalur yang efektif, efisien, serta tidak membebani fiskal negara secara berlebihan. Di saat yang sama, DPR berkewajiban memastikan layanan publik yang dikelola melalui proyek-proyek BUMN tetap berjalan optimal dan berkelanjutan.
Menyongsong tahun 2025, Adisatrya menilai dinamika sektor konstruksi semakin kompleks. Ia menyoroti adanya efisiensi anggaran pemerintah, meningkatnya persaingan antar pelaku industri, serta urgensi memperkuat efisiensi operasional dan likuiditas perusahaan. Faktor-faktor tersebut menuntut kesiapan strategi dari seluruh BUMN Karya agar dapat bertahan dan tetap berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Dalam konteks tersebut, Komisi VI menilai pentingnya evaluasi kinerja semester I tahun 2025 sebagai momentum menentukan keberlanjutan perbaikan yang telah dilakukan selama 2024. Evaluasi ini diharapkan memberikan gambaran jelas apakah fondasi konsolidasi yang telah dibangun cukup kuat untuk menghadapi tantangan tahun berikutnya.
“Ini penting untuk menjaga kepercayaan industri dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” ucap politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Tak hanya fokus pada evaluasi jangka pendek, Komisi VI DPR juga meminta PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya untuk memaparkan visi, peta jalan, dan strategi bisnis jangka panjang hingga tahun 2026. Komisi menyoroti pentingnya rencana diversifikasi usaha, strategi pertumbuhan, hingga mitigasi risiko yang memadai untuk menjaga keberlanjutan perusahaan di tengah tekanan industri konstruksi nasional.
Melalui serangkaian pengawasan dan evaluasi ini, Komisi VI DPR berharap BUMN Karya dapat memperkuat daya saing, menjaga stabilitas keuangan, serta terus mengemban mandat sebagai motor pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
