Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi, kembali menyoroti pentingnya pengelolaan risiko dalam berbagai proyek strategis BUMN.
Menurutnya, evaluasi mendalam terhadap skenario terburuk perlu disampaikan secara terbuka kepada Komisi VI agar pengawasan dapat dilakukan secara optimal dan tidak terjadi kembali kasus serupa Waskita Karya yang menimbulkan kerugian besar bagi negara.
“Kami kan nggak mau Bapak jadi waskita karya kedua, jilid dua. Jadi yang pertama adalah saya mau tahu skenario stress test-nya, Pak. Ini penting. Jadi misalnya kalau AP-nya tertunda bagaimana? Sanggup nggak, Bapak? Nah, stress test-nya harus ada, tampilkan di komisi enam. Biar kami tahu. Kami kan nggak mau Bapak jadi waskita karya kedua, jilid dua,” kata Darmadi dalam rapat kerja bersama jajaran direksi BUMN terkait, dikutip pada Senin (17/11/2025).
Ia menekankan langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini, mengingat banyaknya proyek yang melibatkan pembiayaan besar, potensi keterlambatan, hingga tekanan dari variabel ekonomi global. Menurut Darmadi, keterbukaan terhadap berbagai risiko akan membantu pemerintah dan DPR memastikan keberlanjutan perusahaan-perusahaan karya negara.
“Jadi jangan sampai terjadi. Jadi kita butuh. Jadi kalau misalnya cost overrun-nya seperti KCIC naik, gimana, Bapak? Kita ingatkan dulu ini. Kalau nanti bunganya naik, bagaimana, Bapak? Stress test itu menjadi penting. Kita sebisa mungkin cegah Bapak itu masuk dalam tragedi BUMN karya yang lain. Nah, ini harus Bapak presentasikan,” lanjutnya.
Darmadi memaparkan fenomena cost overrun atau pembengkakan biaya yang kerap terjadi dalam proyek-proyek infrastruktur BUMN harus menjadi pelajaran penting. Ia menuturkan bahwa tanpa perencanaan matang dan penghitungan risiko yang realistis, setiap proyek besar dapat berubah menjadi beban keuangan berkepanjangan, baik bagi perusahaan maupun negara.
Lebih jauh, ia menilai bahwa peningkatan suku bunga global, gejolak pembiayaan, serta ketidakpastian ekonomi harus menjadi faktor yang diperhitungkan secara serius. Stress test, menurutnya, bukan hanya formalitas, melainkan instrumen untuk mengukur daya tahan BUMN menghadapi guncangan ekonomi, perubahan kebijakan, hingga kemungkinan keterlambatan arus pendapatan.
Darmadi juga meminta agar setiap direksi BUMN tampil lebih proaktif dalam menyampaikan potensi masalah sebelum berkembang menjadi krisis. DPR, menurutnya, tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis yang dapat memberikan dukungan kebijakan, termasuk penyelamatan perusahaan, apabila dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Pada akhir penyampaiannya, Darmadi menegaskan bahwa Komisi VI berkomitmen untuk mencegah terulangnya “tragedi BUMN karya” yang pernah terjadi dan menekankan bahwa transparansi serta kehati-hatian manajemen adalah kunci utama.
Dengan adanya stress test yang disampaikan secara terbuka, ia berharap setiap tantangan dapat teridentifikasi lebih awal sehingga langkah mitigasi dapat segera diambil demi menjaga kesehatan keuangan BUMN.
