Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Aimah Nurul Anam, mencurigai adanya dugaan mafia dalam perdagangan emas dan perak menyusul berbagai temuan terkait distribusi logam mulia PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
“Ketika harga emas naik signifikan dan permintaan tinggi, masyarakat harus antre berjam-jam di butik Antam, tetapi barangnya sering tidak tersedia. Sementara di gerai atau toko-toko tertentu, stok justru melimpah, bahkan dalam jumlah besar,” kata Mufti, dikutip Sabtu (14/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Mufti dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI bersama Badan Pengawasan BUMN, PT Danantara Asset Management, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Borneo Alumina Indonesia di Pontianak, Kalimantan Barat.
Dalam forum itu, ia secara langsung meminta Direktur Utama Antam, Untung Budiharto, untuk membenahi persoalan distribusi dan integritas perdagangan produk logam mulia.
Mufti mengaku menerima berbagai laporan dan temuan di lapangan, termasuk dugaan adanya perantara atau agen yang memiliki kedekatan dengan pihak internal sehingga bisa memperoleh pasokan dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ironi karena masyarakat kecil kesulitan membeli emas 1 gram, sementara di tempat lain pembelian hingga kilogram tersedia.
Ia juga menyoroti disparitas harga di pasar. Menurutnya, terdapat praktik pembelian melalui perantara dengan tambahan biaya sekitar lima persen (5%) dari harga resmi di situs Antam, yang kemudian dijual kembali dengan harga 10 persen (10%) lebih tinggi.
“Ini harus didalami. Jangan sampai ada keterlibatan orang dalam. Antam harus menjaga integritasnya. BUMN bukan hanya mengejar keuntungan dan devisa negara, tetapi juga memastikan rakyat bisa mengakses produknya dengan mudah dan adil,” tegas Mufti.
Mufti meminta manajemen Antam segera menunjukkan langkah konkret untuk memotong mata rantai distribusi yang diduga dikuasai mafia serta memberantas praktik spekulatif yang merugikan konsumen.
Ia menegaskan, isu tersebut akan kembali dipertanyakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI mendatang guna mengetahui progres perbaikan yang dilakukan manajemen perusahaan.
