Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi PDI Perjuangan, Akbar Haka, menyatakan dukungan fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029.
Pandangan umum tersebut disampaikan Akbar dalam rapat paripurna DPRD Kukar pada Selasa (23/9/2025).
“RPJMD ini merefleksikan visi dan misi daerah yang inklusif serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Akbar.
Akbar menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan menilai visi pembangunan yang diusung, yakni “Terwujudnya Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkelanjutan”, menunjukkan komitmen kuat untuk membangun Kukar yang tidak hanya bergantung pada sektor pertanian dan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi juga mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan.
Selain itu, ia juga mengapresiasi keselarasan arah pembangunan dalam RPJMD dengan kebijakan provinsi maupun nasional. Hal ini, kata Akbar, menjadi langkah positif untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“Partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semakin berkualitas,” tegasnya.
Menurut Akbar, prioritas yang ditetapkan pemerintah daerah, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sudah sangat relevan karena ketiga sektor tersebut merupakan pilar utama peningkatan kualitas hidup masyarakat Kukar.
Meski demikian, ia mengingatkan perlunya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas agar target pembangunan dapat tercapai tepat sasaran.
Sinkronisasi antara RPJMD dengan RKPD serta Renstra perangkat daerah, lanjutnya, juga wajib dilakukan agar semua pihak bergerak dengan arah dan tujuan yang sama.
Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi sorotan penting dari fraksi dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program.
Akbar menutup pandangan umumnya dengan menegaskan kesiapan Fraksi PDI Perjuangan untuk mendukung penuh pembahasan Ranperda RPJMD 2025–2029.
Ia optimistis, dengan kolaborasi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat, pembangunan Kukar lima tahun ke depan akan lebih terarah, konsisten, dan mampu membawa daerah ini menjadi lebih maju, mandiri, serta berdaya saing.
