Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Maluku, Alhidayat Wajo soroti ketahanan pangan di Provinsi Maluku dinilai berada dalam kondisi mengkhawatirkan akibat lemahnya kebijakan penyerapan hasil panen.
Alhidayat menilai banyak petani justru semakin tertekan karena hasil panen mereka tidak diserap oleh pihak terkait.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Alhidayat mengungkapkan bahwa sejumlah petani mengeluh karena Perum Bulog menolak menyerap hasil panen dengan alasan kuota pembelian telah terpenuhi.
“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan. Jika masalah-masalah mendasar ini tidak segera ditangani, maka sulit bagi kita untuk berbicara tentang kedaulatan pangan di Maluku,” tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai kebijakan penyerapan hasil panen yang tidak sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 02 Tahun 2025 jelas merugikan petani sekaligus melemahkan semangat mereka untuk terus bertani.
Selain soal harga dan serapan hasil panen, Alhidayat juga menyoroti masalah klasik yang masih membelenggu petani, mulai dari kelangkaan pupuk, sistem irigasi yang belum optimal, hingga akses pasar yang terbatas.
“Kalau harga tidak sesuai dan hasil panen tidak diserap, bagaimana mungkin petani bisa sejahtera? Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Alhidayat menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan aspirasi para petani Maluku dan mendesak pemerintah provinsi melalui dinas teknis terkait agar segera mengambil langkah nyata.
“Saya akan terus menyuarakan kepentingan petani, karena tanpa mereka kita tidak bisa bicara soal ketahanan pangan,” pungkasnya.
