Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno, menyoroti rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) kawasan Kalijudan ke Sentra Wisata Kuliner (SWK).
Politisi PDI Perjuangan tersebut mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjamin proses penataan berjalan transparan dan bersih dari praktik pungutan liar (pungli).
Pernyataan ini ditegaskan Anas saat menyerap aspirasi warga dalam reses di RW 01 Kelurahan Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Selasa (6/10).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Jangan sampai pedagang yang sudah mau direlokasi dan mengikuti aturan justru dibebani pungutan-pungutan. Saya minta prosesnya transparan dan jangan ada pungli," ujar Anas.
Ia menekankan agar tidak ada oknum yang memanfaatkan momen relokasi untuk meraup keuntungan pribadi melalui biaya penempatan atau administrasi tanpa dasar hukum.
Menurutnya, relokasi tidak boleh berhenti pada pemindahan fisik, tetapi juga harus menjamin keberlangsungan ekonomi pedagang.
"Jangan hanya memindahkan pedagang. Bagaimana SWK ini bisa hidup, bagaimana masyarakat datang, sehingga pedagang bisa mendapatkan penghasilan dan ekonominya tetap berjalan. Itu yang harus kita kawal," tegasnya.
Anas mengimbau Pemkot Surabaya memberikan pendampingan, promosi, hingga akses modal usaha selama masa transisi agar pedagang dapat beradaptasi dan mempertahankan pelanggannya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Warga RW 01 Kalijudan sendiri menyambut positif kepindahan ke SWK baru tersebut. Ratna, salah satu warga, menyebut lokasi baru memberikan kepastian usaha bagi pedagang tanpa bayang-bayang penertiban.
"Mereka sebenarnya enak di SWK, Pak. Tidak digusur. Kalau di situ sebenarnya sudah enak, juga tidak dipungut, tidak ada pungutan-pungutan," tutur Ratna saat menyampaikan aspirasinya.
Relokasi ini diharapkan tak sekadar menertibkan ruang publik, tetapi menjadi angin segar bagi kesejahteraan para pedagang Kalijudan melalui jaminan transparansi dan pengelolaan SWK yang memadai.
